Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

950 Donor Darah Terima Penghargaan

Kompas.com - 17/12/2013, 11:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 950 donor darah sukarela mendapatkan penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial dari pemerintah. Mereka telah donor darah sukarela (DDS) sebanyak 100 kali.

Anugerah itu diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (17/12/2013). Ikut hadir Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla, jajaran kabinet dan para pejabat lain.

Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan kepada warga Indonesia yang berjasa besar dalam perikemanusiaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1959.

Sampai saat ini, sudah 4.968 orang DDS yang menerima Tanda Kehormatan. Penghargaan pertama diserahkan kepada tiga orang DDS tahun 1970.

Setidaknya, mereka sudah menyumbang 30 liter darah atau enam kali darah di tubuh. Jika rutin, mereka membutuhkan waktu hingga 25 tahun untuk mendonor sampai 100 kali.

Dalam acara itu, Presiden menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PMI dengan Kementerian Kesehatan. Nota kesepahaman itu mengenai peningkatan pelayanan darah termasuk fraksionasi plasma, peningkatan kapasitas unit transfusi darah Pusat PMI agar menjadi Unit Transfusi Darah tingkat nasional, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

Berdasarkan data tahun 2012, PMI telah mengumpulkan sekitar 2,2 juta kantong darah atau 70 persen kebutuhan nasional. Sisanya dipenuhi dari donor darah pengganti oleh UDD rumah sakit yang tidak memiliki UDD PMI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com