Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Kedekatan dengan Parpol Rendah, Politik Uang Tinggi

Kompas.com - 12/12/2013, 17:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai politik mesti lebih mendekatakan diri dengan masyarakat menjelang pemilu 2014. Pasalnya, tingkat kedekatan pemilih terhadap parpol dinilai sudah membahayakan.

Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang juga dijadikan bahan disertasi Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi.

Hasil survei menunjukkan, hanya 14,3 persen responden yang mengaku dekat dengan salah satu parpol. Sebaliknya, sebanyak 85,5 persen responden mengaku tidak dekat dengan parpol manapun dan 0,2 persen tidak menjawab.

"Ini bahaya karena hampir 90 persen yang swing voters," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Survei itu dilakukan dengan mewawancarai 1.200 responden selama 22-26 Maret 2013. Margin of error hasil survei itu plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari 14,3 persen responden yang mengaku dekat dengan parpol, dirinci lagi seberapa dekat mereka. Sebanyak 26 persen mengaku sangat dekat, 51 persen cukup dekat, 19 persen sedikit dekat dan 4 persen tidak menjawab.

Burhanuddin mengatakan, angka kedekatan publik terhadap parpol itu terus merosot dari waktu ke waktu. Ia mengutip hasil survei Lembaga Survei Indonesia dan SMRC bahwa kedekatan publik dengan parpol di Mei 2011 masih di angka 21 persen.

Burhanuddin menambahkan, tidak dekatnya publik terhadap parpol berdampak kepada politik berbiaya mahal. Hal itu terlihat dari hasil survei bahwa mereka yang sangat dekat dengan parpol lebih banyak menolak pemberian uang/barang, yakni di angka 69 persen. Sebanyak 31 persen tetap menerima pemberian meski sangat dekat dengan salah satu parpol.

"Itu yang menyebabkan biaya politik mahal. Mereka membangun hubungan dengan partai dan politis hanya jangka pendek saja, cenderung transaksional. Kalau parpol semakin dekat dengan pemilih, maka biaya politik akan murah," kata Burhanuddin.

Melihat fakta itu, Burhanuddin menilai parpol berkontribusi kepada fenomena maraknya politik uang. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan angka kedekatan publik terhadap parpol bakal terus merosot dan politik uang semakin tinggi mendekati pemilu 2014.

Jika itu terjadi, tambahnya, kualitas wakil rakyat periode mendatang akan semakin buruk. Caleg tanpa kompetensi bisa terpilih asalkan memiliki modal besar.

"Jika parpol tidak berbenah, maka pemilik makin menjauhi parpol dan biaya politik makin mahal. Pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan parpol," pungkas Burhanuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com