Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Sekecil Apa Pun, Gratifikasi Harus Dilaporkan

Kompas.com - 11/12/2013, 17:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar lelang barang gratifikasi sitaan KPK dalam acara Pekan Antikorupsi 2013 di Istora Senayan Jakarta, Rabu (11/12/2013). Tak semua yang dilelang adalah barang mewah, beberapa di antaranya bahkan tidak dihargai lebih dari Rp 100.000, nilai yang seharusnya kecil bagi penyelenggara negara.

Namun, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menegaskan, sekecil apa pun nilai hadiah yang diterima oleh penyelenggara negara harus dilaporkan. Nantinya, KPK yang akan menentukan apakah hadiah tersebut termasuk gratifikasi atau tidak.

KPK tidak hanya menilai dari nilai barang, tetapi siapa yang memberikan dan apa maksud diberikannya hadiah itu. Jika barang tersebut dinilai tidak termasuk gratifikasi, maka akan dikembalikan kepada pihak yang melaporkan. Sebaliknya, jika termasuk gratifikasi, maka barang akan disita untuk negara.

"Jadi kita zero tolerance, sekecil apa pun harus dilaporkan. Kalau tidak, akan dikenai pidana," ujar Adnan.

Dia menjelaskan, hadiah yang diberikan kepada penyelenggara negara memang biasanya tidak selalu mempunyai nilai berharga jika diuangkan. Namun, hadiah tersebut biasanya sesuai dengan kesukaan penyelenggara negara yang disasar. Hal tersebut yang biasanya perlahan-lahan akan meluluhkan hati para penyelenggara negara.

"Kalau dia (pemberi) tahu si penyelenggara negara suka bunga, dia kasih bunga. Kalau sukanya pakaian, dia akan kasih pakaian," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiano mengaku mengapresiasi pejabat negara yang sudah melaporkan hadiah-hadiah yang mereka terima. Menurutnya, hal tersebut adalah perbuatan terpuji yang patut dijadikan contoh oleh penyelenggara negara lainnya.

"Kita bahkan memberikan sertifikat sebagai penghargaan bagi mereka yang bersedia melaporkan hadiah yang mereka terima," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com