Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Usut Iklan Politik, Perlu Satgas Khusus KPI-KPU

Kompas.com - 11/12/2013, 14:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk segera membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengusut iklan-iklan politik di media massa. Kehadiran para pemilik media yang juga ketua umum partai dan calon presiden dianggap sudah tidak wajar.

"Ini (iklan politik) sudah melampaui batas wajar karena yang ke luar di media hanya itu-itu saja. Hanya pemiliknya yang tampil. Saya sarankan sebaiknya KPI dan KPU bertemu kembali dan membentuk komisi khusus," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Hayono Isman di Kompleks Parlemen, Rabu (11/12/2013).

Menurut Hayono, KPI yang bertugas mengawasi konten siaran perlu mengutus tim sendiri karena banyaknya iklan politik yang perlu diawasi. Tim ini, lanjut Hayono, perlu mengkaji lagi aturan penyiaran dan mengundang sejumlah partai politik, Dewan Pers serta pemilik media.

"Soal potensi peluang dalam undan-undang yang bisa menjadi celah dalam berkampanye ini perlu ada kejelasan sehingga tidak ada kesimpangsiuran dalam iklan politik. Satgas ini juga akan memberikan rekomendasi khusus yang bisa diteruskan kepada DPR," ujarnya.

Dengan adanya Satgas khusus ini, Hayono berharap agar kepentingan masyarakat tidak dikorbankan.

"Kelebihan yang dimiliki pemilik media tidak bisa mengingkari media sebagai media netral. Ini demi hadirnya pemilu yang berkualitas," kata Hayono yang juga menjadi peserta Konvensi Capres Demokrat ini.

Kuis "setting"-an

Pengguna media sosial, termasuk Twitter dan Kaskus, ramai membicarakan Kuis Kebangsaan Win-HT, Selasa (10/12/2013). Kuis ini diduga telah diatur setelah beberapa peserta melontarkan jawaban sebelum pembawa acara mengajukan pertanyaan.

Kuis yang ditayangkan secara langsung di RCTI ini dikatakan bertujuan untuk menguji wawasan dan pengetahuan warga tentang Indonesia, baik sejarah, geografi, Pancasila, pengetahuan umum, maupun informasi terkini. Kuis ini disponsori oleh pasangan kandidat calon presiden-calon wakil presiden Wiranto-Hary Tanoesoedibjo yang diusung oleh Partai Hanura.

Setiap peserta diminta memekikkan kata kunci (password) kuis, yaitu "Bersih, Peduli, Tegas". Kata kunci ini merupakan salah satu jargon yang diusung Wiranto-Hary Tanoe. Setiap peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar mendapat hadiah, seperti kamera, dispenser, dan lainnya.

Dalam sebuah video yang diunggah di Twitter dan Kaskus, seorang warga bernama Syaifudin dari Trenggalek, Jawa Timur, melontarkan jawaban, "A. Istana Maimun." Padahal, Syaifudin belum memilih pertanyaan yang diajukan.

"Huruf apa Pak? Bukan, Pak. Ini dia nih. Bapak boleh pilih dulu huruf (W, I, N, H, T) yang ada di sebelah saya. Silakan," kata Tifanny, pembawa acara, seraya menunjukkan pilihan huruf yang dapat dipilih Syaifudin.

Syaifudin pun terdengar kebingungan, dan sempat berujar, "Ooh..."

Setelah berpikir sejenak, Syaifudin pun akhirnya memilih pertanyaan yang berada di balik huruf "H". Setelah itu, Syaifudin pun diajukan pertanyaan sebagai berikut: "Istana yang menjadi salah satu ikon Kota Medan dan dibangun pada tahun 1888 adalah?" Di bawah pertanyaan, ada tiga pilihan, yaitu; A. Istana Maimun; B. Gedung Sate; C. Museum Gajah.

Syaifudin pun kembali mengulang jawaban, "A. Istana Maimun", yang dinyatakan benar.

Ada lagi kejadian lucu lainnya. Seorang warga dari Medan bernama Yoel pun sempat kebingungan mengikuti kuis ini. Sebelum mendapatkan pertanyaan, Yoel langsung melontarkan jawaban, "A. MT Haryono".

Akhirnya, pembawa acara pun mengingatkan Yoel untuk memilih pertanyaan terlebih dahulu. Yoel pun sempat memilih huruf "A". Padahal, di layar kaca, tak ada huruf A. Huruf yang tersedia adalah W, I, N, H, T.

Akhirnya, Yoel memilih huruf "W". Pertanyaan pun diajukan, "Selain Ahmad Yani, siapa yang termasuk dalam 7 pahlawan revolusi?" Selanjutnya, terpampang tiga pilihan, yaitu; A. MT Haryono; B. Gatot Subroto; C. Selamet Riyadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com