Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Pernah Temui Sutarman, Deddy Bantah Minta Bantuan Pengamanan Demonstrasi

Kompas.com - 11/12/2013, 04:17 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, mengaku pernah bertemu Jenderal Sutarman saat menjabat Kepala Polda Metro Jaya. Namun, dia membantah kesaksian Sylvia Sholeha atau Bu Pur yang mengatakan bahwa pertemuan itu untuk meminta bantuan pengamanan demonstrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Keliru beliau (Bu Pur). Jadi waktu itu Pak Tarman baru dua minggu jadi Kapolda, ada Bu Pur ngasih selamat. Itu aja, enggak ada apa-apa," kata Deddy seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora ini mengaku saat itu tak sengaja bertemu Bu Pur dan sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Widodo Wisnu Sayoko. Deddy datang ke Polda Metro untuk menyelesaikan masalah lain.

Menurut Deddy, Bu Pur dan Widodo sudah berada lebih dulu di ruangan Sutarman. "Saya dipanggil. Widodo bilang ke saya, kita gabung, yuk. Begitu," kata Deddy. Deddy sendiri mengaku tak tahu apa yang dibicarakan antara Bu Pur, Widodo, dan Sutarman sebelum dia datang.

Sementara itu, kesaksian Bu Pur sebelumnya menyatakan bahwa pertemuan itu untuk meminta pengamanan demonstrasi di Kemenpora karena ada ancaman dari LSM. Bu Pur mengaku dimintai tolong oleh Widodo.

Bu Pur kemudian menemui Sutarman dan untuk kali pertama mengenal Deddy, di Polda Metro Jaya. Bu Pur juga mengaku tak tahu hubungan Widodo dengan Kemenpora sehingga meminta tolong soal pengamanan demonstrasi. Menurut Bu Pur, setelah pertemuan itu, Sutarman yang saat ini menjabat Kepala Polri mengatakan untuk segera mengirimkan anggotanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com