Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Ruhut Sitompul Bertemu Boni Hargens

Kompas.com - 09/12/2013, 16:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul boleh saja sesumbar dan menuduh pengamat politik, Boni Hargens, mendompleng namanya dalam laporan ke Polda Metro Jaya. Ruhut tetap berkilah dia tidak pernah melakukan tindakan rasial kepada Boni. Namun, selama 15 menit, Ruhut panjang lebar menjelaskan soal tuduhan tersebut.

Dia berkilah tak pernah mengatakan Boni sebagai pengamat berkulit hitam. Dia hanya menyebut Boni pengamat hitam yang kerap mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ruhut bahkan mengalihkan isu soal gelar pendidikan Boni yang diduga palsu. Saat bersemangat menceritakan tuduhan itu, tiba-tiba Boni datang. Ruhut langsung terlihat kikuk. Dari kejauhan, Boni kemudian berteriak menyapa Ruhut.

"Halo Bang Ruhut!" sapa Boni sambil bersalaman dengan Ruhut.

Ruhut membalas salaman itu. Namun, dia tak berkomentar apa pun. Perlahan-lahan, Ruhut pun berjalan menjauhi Boni. Wartawan pun sempat meminta Ruhut untuk tetap di lokasi. Namun, sambil tertawa dia menolak ajakan itu.

"Cabut dulu itu laporan," ujar Ruhut sambil melambaikan tangan untuk berpamitan kepada wartawan.

Setelah Ruhut berlalu, Boni kemudian menjelaskan ke wartawan. Dia membantah alasan Ruhut yang menyebutnya sebagai pengamat hitam, bukan pengamat yang berkulit hitam. Boni sudah menyiapkan sebuah keping CD yang berisi rekaman video.

"Kalau sampai dia membantah menghina saya, Ruhut sudah melakukan kebohongan yang luar biasa!" tukas Boni yang hendak melaporkan Ruhut ke Badan Kehormatan DPR ini.

"Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitam kan. Ya udah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam," kata Boni menirukan ucapan Ruhut dalam siaran televisi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com