Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lawan Politik Dinasti, PDI Perjuangan Harus Capreskan Jokowi

Kompas.com - 21/11/2013, 22:02 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachri Ali, menilai, demokrasi Indonesia telah dibajak partai politik (parpol) yang melanggengkan sistem dinasti. Parpol tersebut, di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Untuk membuktikan perlawanan terhadap politik dinasti, PDI Perjuangan harus mengusung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden (capres)-nya. "Kalau misalnya demokrasi tidak mau dibajak parpol, maka harus dilakukan penolakan terhadap sistem dinasti dalam parpol. Kalau mau hapus sistem dinasti di PDI Perjuangan, maka Jokowi yang harus maju (jadi capres)," ujar Fachri di Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Ia mengatakan, jika PDI Perjuangan berani memunculkan Jokowi sebagai capresnya, maka pengaruh keturunan Soekarno pada partai itu semakin berkurang. "Itu karena semua orang berkonsentrasi pada Jokowi," kata dia.

Menurut Fachri, kader-kader PDI Perjuangan pun menyadari popularitas Jokowi. Bahkan, lanjut Fachri, popularitas Gubernur DKI Jakarta itu melebihi popularitas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Fachri mengatakan, demokrasi di Indonesia dibajak oleh politik dinasti yang diterapkan banyak parpol. Menurut dia, politik dinasti tidak hanya dilakukan Parta Golkar seperti yang gencar dibicarakan belakangan. Ia mengatakan, politik dinasti juga diterapkan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan bahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Di PKB, Muhaimin yang mengembuskan dinasti," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com