Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poempida: Ical Masih Berutang ke Kader Golkar

Kompas.com - 19/11/2013, 16:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mengatakan, pencalonan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai presiden tak akan berjalan mulus. Pasalnya, seluruh faksi di internal Partai Golkar belum bersatu. Satu-satunya cara Ical untuk menyatukan faksi-faksi adalah menuntaskan utang janji Ical dulu saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) 2009.

"Ketika Pak Ical tunjukkan komitmennya saat Munas lalu, maka persoalan faksi-faksi ini akan menghilang. Asalkan Pak Ical penuhi saja janjinya dulu, yaitu memberikan dana abadi dan pembangunan gedung," ujar Poempida di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Suara-suara di daerah yang mengeluhkan soal ketiadaan dana operasional juga harus segera disikapi oleh Dewan Pimpinan Pusat agar semua mesin partai bisa fokus bersama memenangkan Ical sebagai presiden.

Lebih lanjut, Poempida menuturkan bahwa saat ini faksi-faksi yang ada di tubuh Partai Golkar sebenarnya mulai melakukan manuver dan mobilisasi politik yang bisa mengganggu pencalonan Ical sebagai presiden. Namun, manuver tersebut dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dikenal vokal.

"Tujuan mereka bukan untuk mengganti Ical, melainkan lebih mencari perhatian karena selama ini merasa tidak diberi ruang oleh Ical," ucap Poempida.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar ini berpendapat, Partai Golkar tengah dilanda persoalan eksklusivisme orang-orang di lingkaran Ical yang menyulitkan kader dan pengurus lain yang berbeda faksi untuk berkomunikasi.

"Sebagai Ketum Partai (Golkar), dia harus bisa merangkul apa pun perbedaan pendapat yang muncul dalam forum yang lebih terbuka sehingga bisa berinteraksi dengan dia. Sekarang terkesan tertutup," ucap Poempida.

Pencalonan Ical sebagai presiden sempat diributkan oleh politisi senior Partai Golkar seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar mempertanyakan keabsahan penetapan Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Partai Golkar.

Selain itu, Akbar juga sempat melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar terkait evaluasi pencalonan Ical karena mandeknya elektabilitas pemilik Bakrie Group itu. Akbar pun menyinggung soal keluhan pengurus daerah yang merasa tidak diperhatikan oleh Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com