Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Tak Puas dengan Penjelasan Pemerintah soal Mobil Murah

Kompas.com - 19/11/2013, 15:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Daerah tak puas dengan jawaban pemerintah mengenai kebijakan mobil murah ramah lingkungan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, di antaranya penjelasan pemerintah yang tak disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jawaban yang dianggap masih menggantung.

Anggota DPD Marhani Pua mengatakan, dirinya tidak puas dengan jawaban yang disampaikan Presiden SBY melalui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dengan tegas, Marhani menyatakan bahwa saat ini tercium aroma kuat ada pihak yang mendorong pemerintah untuk menggulirkan kebijakan mobil murah untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

"Bagi kami, ada penjelasan yang enggak sama, ada pembelokan isu mobil murah menjadi angkutan pedesaan. Jangan-jangan negara terjebak dalam kooperatisme dengan mengatur dan mengontrol bisnis milik privat," kata Marhani dalam sidang paripurna DPD, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD Andi Mappetahang Fatwa juga menyampaikan kekecewaannya terhadap jawaban yang diberikan pemerintah. Menurut Andi, kecurigaan yang disampaikan Marhani bisa saja benar-benar terjadi karena tak ada jaminan dari pemerintah bahwa kebijakan mobil murah digulirkan setelah melalui persiapan yang matang.

"Kami khawatir bahwa kecurigaan-kecurigaan itu terjadi, kebijakan pemerintah belum dapat dipahami dengan jelas," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Hatta hanya menjawab santai. Ia mempersilakan DPD, melalui komitenya, menggelar rapat bersama dengan menteri terkait untuk mendalami kebijakan yang lebih dikenal dengan kebijakan mobil murah.

"Akan lebih baik jika DPD menggelar rapat bersama menteri terkait untuk mendalaminya," kata Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com