Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Aktor Proyek Gedung DPR, Novanto dan Anas

Kompas.com - 16/11/2013, 07:48 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, dan mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terlibat rencana pembangunan gedung baru DPR. Dia mengatakan bahwa permainan di proyek ini serupa dengan skandal proyek Hambalang.

"Aktornya ada dua, Novanto dan Mas Anas," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Jumat (15/11/2013) malam. Menurut dia, proyek itu juga sudah direncanakan akan dimenangkan oleh PT Adhi Karya.

PT Adhi Karya merupakan pemenang tender penggarapan proyek Hambalang. "Yang betul (rencana pemenang tender proyek gedung DPR) itu Adhi Karya, dan kalau Adhi Karya menang, sama persis ceritanya dengan Hambalang," kata Nazaruddin.

Hario Budi Wibowo selaku kuasa hukum mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, sebelumnya juga mengatakan bahwa rencana pembangunan gedung DPR itu dimainkan oleh mafia proyek. Ketua DPR Marzuki Alie pun mengaku tahu ada dugaan suap dalam rencana proyek pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,16 triliun itu.

Marzuki mengatakan, dia mengetahui dugaan itu setelah ada fraksi yang mendatanginya dan protes karena hanya mendapat uang sedikit dari rencana proyek itu. Mencium gelagat permainan, dia mengaku pernah memanggil peserta tender pembangunan gedung, termasuk PT Adhi Karya.

Marzuki juga mengaku sempat diperiksa KPK pada akhir Oktober 2013 lalu terkait rencana proyek ini. Dia mengatakan, penyidik KPK menanyainya tentang pengeluaran uang BUMN untuk proyek gedung baru DPR.

Uang ini, ujar Marzuki, ditengarai adalah suap untuk para anggota Dewan. Menurutnya, nama-nama anggota Dewan yang diduga menerima suap sudah dimiliki oleh KPK. Proyek yang semula dijadwalkan pada 2011 tersebut akhirnya kandas lantaran kecaman publik.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Nasional
Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

Nasional
Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

Nasional
Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

Nasional
Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

Nasional
Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Nasional
22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Nasional
Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

Nasional
Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

Nasional
KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

Nasional
Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

Nasional
Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

Nasional
Tak Disanksi, Anggota Densus 88 Diduga Diperintah Atasan Buntuti Jampidsus

Tak Disanksi, Anggota Densus 88 Diduga Diperintah Atasan Buntuti Jampidsus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com