Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Petinggi Adhi Karya Bantah Suap Mantan Deputi Penindakan KPK

Kompas.com - 16/11/2013, 01:34 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dugaan pemberian uang pada mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ade Raharja, dibantah pula oleh mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor. Dalam salah satu berita acara pemeriksaan skandal proyek Hambalang, Ade disebut menerima sejumlah uang, antara lain dari Noor.

"Pak Teuku Bagus tidak pernah lakukan itu," kata kuasa hukum Noor, Hario Budi Wibowo, Jumat (15/11/2013). Soal pemberian uang muncul dalam BAP mantan petinggi lain di PT Adhi Karya, Arief Taufiqurahman. Selama pemeriksaan Noor, ujar Hario, KPK juga tak pernah menyinggung apalagi meminta konfirmasi soal dugaan pemberian uang kepada Ade itu.

"Saya (pun) tidak tahu kalau ada (aliran dana) ke sana. Di kasbon tidak ada (pemberian uang) ke sana," kata Hario. Sebelumnya Ade disebut menerima uang Rp 2 miliar dari Noor dan Rp 1 miliar dari Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, pemberian uang itu diduga bertujuan menunda penetapan tersangka terhadap petinggi PT Adhi Karya dan rekanan yang menjadi subkontraktornya. Bantahan soal pemberian uang itu sudah lebih dulu datang dari Ade.

Ade bahkan mengaku tak kenal Noor ataupun Machfud. Namun, dia tak menampik pernah diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemeriksaan berlangsung pada akhir September 2013.

Dalam pemeriksaan tersebut Ade mengaku diminta konfirmasi tentang penyebutan namanya dalam BAP Arief. Berita acara tertanggal 6 Mei 2013 itu menyebutkan Ade menerima dana dari PT Adhi Karya dan PT Dutasari Citralaras, yang merupakan kontraktor dan subkontraktor proyek Hambalang.

Ade pun mengaku diminta klarifikasi oleh penyidik tentang alokasi sejumlah dana proyek Hambalang untuk dirinya. Dalam konteks ini, Ade mengatakan, dia tak diberi tahu siapa pemberi ataupun jumlah dana yang dialokasikan untuknya itu.

Menurut Ade, bisa saja ada pihak tertentu yang mencatut namanya. Dia mengatakan, pengungkapan skandal proyek Hambalang terjadi setelah dia tak lagi memegang jabatan di KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com