Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terlalu Mendadak, Loyalis Anas Tolak Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 14/11/2013, 12:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cilacap Tri Dianto menolak untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi Hambalang, Kamis (14/11/2013). Tri Dianto yang dikenal sebagai loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ini beralasan kalau panggilan KPK terlalu mendadak.

“Saya menolak hadir dengan alasan belum ada surat panggilan dan telepon dari penyidik juga mendadak,” kata Tri Dianto ketika dihubungi wartawan.

Tri mengaku tidak menerima surat panggilan pemeriksaan KPK hingga pagi tadi. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, lanjutnya, ada penyidik KPK yang menelponnya dan meminta Tri hadir untuk diperiksa sebagai saksi Anas hari ini.

“Barusan, jam 11.00 WIB saya ditelepon penyidik yang memberitahukan kepada saya bahwa saya akan diperiksa sebagai saksi Anas hari ini,” tutur Tri.

Karena panggilan yang dianggapnya mendadak ini, Tri meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya. Dia juga meminta KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan atau meneleponnya sehari sebelum jadwal pemeriksaan.

“Dan penyidik bilang akan berkoordinasi dengan ketua satgas (satuan tugas), Bambang Sukoco,” tambah Tri.

Setelah berkoordinasi dengan KPK, katanya, pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Jumat (15/11/2013) besok. Tri pun berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan besok. KPK menjadwalkan pemeriksaan Tri karena dia dianggap tahu seputar kasus yang menjerat Anas ini.

Sebelumnya, KPK sudah satu kali memeriksa Tri sebagai saksi. Seusai diperiksa, Tri mengaku diajukan pertanyaan seputar aliran dana ke Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Tri juga menyebut inisial sejumlah petinggi Partai Demokrat yang disebutnya kerap bekerjasama dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin bermain proyek. Inisial yang disebut Tri adalah SB, CA, dan IB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com