Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ani Yudhoyono Sebut Megawati sebagai Contoh bagi Perempuan

Kompas.com - 14/11/2013, 11:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ny Ani Yudhoyono dalam uraiannya sebagai pembicara utama dalam Seminar Nasional Dharma Wanita Pusat, di Jakarta, Rabu (13/11), antara lain menyebut presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, sebagai bukti kaum perempuan mampu berlaga dalam memperebutkan kursi kepresidenan.

”Tercatat pula dalam sejarah kita, presiden kelima RI, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang menjadi bukti nyata perempuan bisa bersaing di level kepemimpinan nasional,” ungkapnya yang disambut tepuk tangan peserta seminar.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri

Ny Ani menyebut nama Megawati ketika mengapresiasi perkembangan maju kiprah perempuan dalam politik, termasuk soal keterwakilan perempuan di parlemen.

Hadir dalam acara tersebut istri Wakil Presiden Ny Herawati Boediono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, serta Ketua Umum Dharma Wanita Pusat (DWP) Nina F Moeloek,

Seminar yang dihadiri 1.700 anggota DWP seluruh Indonesia itu bertajuk ”Pembelajaran Politik bagi Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan”.

Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan hanya 9 persen, naik menjadi 19 persen pada Pemilu 2004, dan sebesar 18 persen pada Pemilu 2009.

”Saya berharap, pada Pemilu 2014 jumlah perempuan bisa mencapai 20-30 persen. Kalau bisa lebih,” tuturnya.

Selain kemajuan di parlemen, Ny Ani juga menyatakan, di level eksekutif saat ini terbukti perempuan telah mampu menjadi pemimpin. Di Kabinet Indonesia Bersatu II, ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amelia Sari, Menkes Nafsiah Mboi, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu.

Ny Ani mengingatkan para ibu untuk memilih calon anggota legislatif dan calon presiden berdasarkan pertimbangan rasional, bukan ikatan emosional, apalagi politik uang (money politics). Preferensi rasional itu mengacu pada integritas, kapasitas, rekam jejak, dan hubungan sang calon dengan masyarakat selama ini. ”Dengan dasar pilihan seperti itu, insya Allah kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan tepat,” katanya.

Ia mengimbau para ibu untuk aktif melihat daftar pemilih tetap di kantor kelurahan atau desa untuk mengecek keberadaan dirinya ataupun anggota keluarga lain. ”Jangan cuek, ributnya nanti pada saat pemilihan dengan mengatakan ada kesengajaan dan kekeliruan besar (penyelenggara),” ujar Ny Ani. (VDL)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com