Gerindra: Pak Marzuki, Laporlah ke KPK, Jangan Jadi Badut DPR!

"Pak Marzuki jangan pakai trik politik. Laporkanlah ke KPK, selesai urusannya. Jangan pakai statement politik," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmod J Mahesa, saat dihubungi pada Rabu (13/11/2013). Terlebih lagi, imbuh dia, Marzuki tak hanya tahu ada permainan uang tersebut, tetapi juga merupakan penanggung jawab "organisasi" DPR.

Sebagai penanggung jawab, ujar Desmond, Marzuki harus memastikan wibawa DPR terjaga dan membersihkan institusi ini dari praktik korupsi. "Ini semua tergantung Marzuki Alie. Kalau mau DPR berwibawa di masa kepemimpinan dia, ya lapor dong. Harus berwibawa, jangan jadi badut DPR," imbuhnya.

Desmond berpendapat, jika Marzuki tak berani mengambil sikap mengungkap permainan uang di DPR, maka dia tak pantas menjadi negarawan. "Itu seperti pengacara amatiran, kurang kerjaan. Sudah menyebut, tapi tidak menjelaskan," tutur Desmond.

Fraksi dapat jatah proyek gedung

Di dalam laporan majalah Tempo edisi minggu ini, Marzuki disebut menerima uang pelicin sebesar Rp 250 juta dalam proyek Gedung DPR senilai Rp 1,16 triliun. Selain Marzuki, beberapa anggota DPR juga diduga menerima dana dari PT Adhi Karya itu.

Beberapa nama di antaranya adalah Anas Urbaningrum yang saat itu masih menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat dan Pius Lustrilanang dari Fraksi Partai Gerindra. Proyek itu sendiri akhirnya gagal terlaksana setelah dikecam dari beragam penjuru. Kecaman datang karena gedung itu direncanakan dibangun 36 lantai dengan fasilitas mewah.

Marzuki membantah menerima uang pelicin terkait proyek tersebut. Dia justru mengaku sempat marah ketika tahu ada permainan uang dalam proyek yang semula direncanakan dikerjakan pada 2010-2011 itu. "Suatu ketika ada fraksi yang datang ke saya dan bilang uang yang diterimanya kekecilan," ujar Mazuki, di Kompleks Parlemen, Senin (11/11/2013).

"Saya marah, uang dari mana itu? Ratusan orang catut nama saya, saya sudah dengar sejak lama," ujar Marzuki. Terkait kasus ini Marzuki telah diminta keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 Oktober 2013.

Marzuki berkeyakinan dia tak menerima satu sen pun uang dari proyek-proyek di DPR. Dia bahkan mengaku pernah mengingatkan Sekjen DPR yang menangani tender proyek di DPR untuk tak mengikutkan orang-orang yang mengaku punya kedekatan dengannya.

"Begitu saya tahu ada permainan uang dalam proyek itu, saya panggil BUMN ke ruangan saya. Saya tahu ini kerjaan BUMN," ucap Marzuki. Dia pun menuding Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus turut andil dalam aliran dana ini. "Alhamdulillah orang ini akhirnya jadi tersangka, meski untuk kasus lain," ucapnya.