Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Beda Pendapat soal Pencapresan Ical

Kompas.com - 08/11/2013, 15:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menilai keputusan partainya menunjuk Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden diambil dari forum yang tidak luar biasa. Menurut Akbar, seharusnya Golkar menggelar rapat luar biasa yang sifatnya melebihi rapat pimpinan nasional untuk menentukan calon presiden yang akan diusung.

"Keputusan Ical melalui rapimnas, itu sah, tapi dari sisi kualitas pengambilan keputusannya tidak luar biasa," kata Akbar, dalam sebuah diskusi politik, di Kantor PPI, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Akbar menyampaikan, dirinya sempat mengeluarkan usul agar penetuan calon presiden Golkar dilakukan melalui jalur konvensi. Akan tetapi, usul tersebut tak digubris karena pencapresan Ical telah diputuskan melalui rapimnas sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di Golkar.

Atas dasar itu, dirinya kini mengaku tak memiliki pilihan lain selain menghormati keputusan tersebut. Meski di sisi yang lain, ia menyatakan akan terus mengamati elektabilitas Ical sampai bergulirnya waktu pemilihan.

"Menentukan calon presiden kan keputusan luar biasa, wewenang presiden juga begitu tinggi, harusnya dibuat sistem yang luar biasa juga untuk memutuskannya," ujar Akbar.

Seperti diketahui, Akbar beberapa kali memberi peringatan pada Ical terkait pencapresan di 2014. Selain mengamati elektabilitasnya yang rendah, Akbar juga mengingatkan agar Ical memilih calon wakil presiden dari latar belakang Jawa untuk mendulang suara di tahun depan.

Pada November 2013, Golkar akan kembali menggelar rapimnas. Forum ini akan membahas isu-isu politik terkini sekaligus mengevaluasi program internal Golkar.

Selain itu, rapimnas Golkar juga akan membahas calon wakil presiden yang akan mendampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Pemilihan Presiden 2014. Peserta Rapimnas dipersilakan mengusulkan sejumlah nama yang dianggap layak menjadi calon wakil presiden Golkar meski keputusan finalnya tetap menjadi wewenang Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com