Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Indonesia Klaim Dapat Dukungan Internasional

Kompas.com - 07/11/2013, 16:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib buruh di Indonesia mendapat perhatian dan dukungan dari serikat buruh internasional, yakni International Trade Union Confederation (ITUC). Sekjen ITUC Noroyuki Suzuki menyempatkan datang ke Indonesia untuk menunjukkan dukungannya.

"Saya datang ke sini sebagai perwakilan ITUC untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada buruh di Indonesia," kata Suzuki dalam Konferensi Pers di Kantor Kontras, Jakarta (7/11/2013).

Suzuki mengaku terkejut saat mendengar informasi mengenai penyerangan buruh di Cikarang, Bekasi. Menurutnya, aksi buruh di sana berjalan damai dan tidak mengganggu aktivitas siapa pun. Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan aksi penyerangan yang dilakukan ormas itu.

"Penyerangan tersebut tidak bisa diterima, merupakan aksi kriminal dan mencederai demokrasi di Indonesia," kata Suzuki.

Selain aksi penyerangan terhadap para buruh, Suzuki juga menaruh perhatiannya terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur Joko Widodo sebesar 2,4 juta. Menurutnya, jumlah tersebut sangat kecil dan tidak layak untuk membiayai hidup buruh di Jakarta.

"Seharusnya pemerintah bisa memberikan gaji yang lebih layak mengingat biaya kebutuhan hidup di Jakarta yang begitu tinggi," ujar dia.

Suzuki pun memberikan perbandingan nasib antara buruh di Indonesia dan buruh-buruh lain di seluruh dunia. Menurutnya, standar kehidupan buruh di Indonesia berada pada peringkat 121 dari 180 negara.

"Organisasi kita terdiri dari 180 negara. Berdasarkan data yang kita miliki, buruh di Indonesia berada pada urutan 121. Jadi memang masih rendah sekali dan perlu ditingkatkan lagi," pungkas Suzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com