Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes ke AS dan Australia soal Penyadapan, Diplomasi Basa-basi?

Kompas.com - 04/11/2013, 17:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dinilai lengah dan tidak fokus dengan kepentingan keamanan nasional karena gagal menangkal penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Protes pemerintah atas penyadapan tersebut juga dianggap hanya formalitas, diplomasi basa-basi untuk menutupi malu.

"Sikap terkejut dan marah yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia terkait terbongkarnya informasi penyadapan oleh Australia dan AS hanya diplomasi basa-basi untuk menutup malu karena terbukti kecolongan," kata politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin (4/11/2013).

Bambang menuturkan, berdasarkan catatannya jelang akhir 2010 lalu, Wikileaks telah memiliki bocoran 3.059 dokumen rahasia milik Pemerintah AS terkait Indonesia. Dokumen itu merupakan salinan laporan para diplomat AS dari kedubes di Jakarta dan Konsulat Jenderal di Surabaya.

Anggota Komisi III DPR ini menyampaikan, seharusnya Pemerintah Indonesia mengambil pelajaran dari kasus Wikileaks. Dengan begitu, penyadapan oleh asing dapat direduksi, bahkan ditangkal sedini mungkin.

Pemerintah Indonesia, lanjut Bambang, kembali kecolongan dengan penyadapan yang diduga dilakukan AS dan Australia karena pemerintah terlalu sibuk dengan urusan pribadi. Teknologi penyadapan yang dimiliki juga tidak digunakan maksimal untuk melindungi rahasia negara. Terlebih lagi, Lembaga Sandi Negara dinilai sibuk dengan urusan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.

"Kecolongan bisa terjadi karena tidak pernah fokus menjaga kepentingan negara yang layak dirahasiakan," ujarnya.

Sebelumnya, telah terkuak skandal penyadapan komunikasi oleh badan intelijen Amerika Serikat. Bukan hanya negara-negara sekutu di Eropa yang menjadi sasaran, melainkan juga beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia.

Belakangan, diketahui pula, Australia yang merupakan salah satu sekutu dekat AS turut menyadap Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pemberitaan surat kabar terbitan Australia, Sydney Morning Herald.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com