Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: JK Lebih Baik Urus Cucu Saja...

Kompas.com - 03/11/2013, 10:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyindir wacana pencalonan Jusuf Kalla menjadi presiden. Menurut Ruhut, momentum JK untuk menjadi presiden sudah selesai. Dia pun yakin popularitas JK akan bisa tersalip oleh para peserta konvensi capres dari Partai Demokrat.

"Sudahlah, JK lebih baik urus cucu saja, sekarang sudah bukan zamannya. Kasihlah ke yang baru-baru umur 40-40 tahun yang sudah matang," ujar Ruhut saat dihubungi, Minggu (3/11/2013).

Ruhut mengatakan, jika JK nekat maju dalam Pilpres 2014, kekalahan akan kembali terjadi. Ia menuturkan, sinyal lemahnya dukungan JK sudah terlihat pada Pemilu 2009 lalu. JK yang berduet dengan Wiranto nyatanya gagal melawan SBY-Boediono.

Pria yang juga dikenal dengan sebutan Poltak itu menceritakan, kekalahan JK paling telak terjadi di Aceh, di mana nama JK disebut sebagai pahlawan perdamaian saat konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Sekarang juga demikian JK pasti kalah pamor dengan peserta konvensi dari Demokrat. Siapa bilang konvensi meredup? Kalau tolok ukurnya survei, semua kan pesanan," kata Ruhut.

Dia menjelaskan bahwa kini setiap hari peserta Konvensi Demokrat turun melakukan kampanye. Dengan cara ini, Ruhut yakin elektabilitas para peserta konvensi bisa menyalip kandidat capres yang sudah ada.

"Angkatlah Jokowi dan JK tinggi-tinggi, orang suka lupa akan kehebatan Demokrat. Baguslah dibilang meredup, biar nanti partai kami menang," ujar Ruhut.

Bursa calon presiden di PKB kini semakin sesak dengan kehadiran Jusuf Kalla. Ada 11 pengurus DPW yang tersebar di Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Wakil Presiden RI itu.

Sebelum JK, sudah ada Mahfud MD dan Rhoma Irama yang saling klaim telah mendapat dukungan penuh dari PKB untuk maju sebagai capres. Namun, PKB belum memutuskan pilihan antara ketiga tokoh tersebut. PKB menyatakan akan memilih capres berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan partai itu, yakni melalui rapat musyawarah nasional yang akan dilakukan pada 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com