Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani Dinilai Belum Pantas Jadi Capres

Kompas.com - 31/10/2013, 19:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani diwacanakan sebagai kandidat calon presiden alternatif, selain Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, pencalonan Puan masih belum kuat karena masih ada tentangan termasuk dari kalangan politisi senior.

"Ya, Puan itu kan anak baik. Tapi tidak semua orang baik cocok jadi Presiden. Dia ingin anaknya berkembang," ujar politisi PDI Perjuangan senior Sabam Sirait di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Sabam menilai tak hanya Puan, tetapi anak Megawati lainnya yakni Prananda Prabowo juga diperkirakan tak akan dimajukan dalam Pilpres. Megawati, kata Sabam, tidak pernah memikirkan soal trah Soekarno dalam memilih capres yang diusung PDI Perjuangan.

"Nggak pernah masalah, Ibu Mega maunya orang Indonesia," ucap Sabam.

Saat ini, lanjutnya, sinyal dukungan capres di internal PDI Perjuangan lebih mengarah kepada Jokowi. Menurut Sabam, Megawati bahkan sudah rela tidak maju capres untuk mendukung Jokowi. Terkait pasangan cawapres Jokowi nantinya, Sabam mengatakan masih terlalu dini waktunya dipikirkan sekarang. Ia hanya memastikan, untuk mendukung Jokowi, PDI Perjuangan dipastikan akan berkoalisi.

Nama Jokowi kian berkibar dalam sejumlah survei elektabilitas capres. Jokowi pun sempat diajukan mayoritas pengurus PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dalam rakernas PDI Perjuangan pada bulan September 2013 lalu.

Selain nama Jokowi, ada nama Megawati dan Puan Maharani yang diajukan oleh pengurus daerah PDI Perjuangan dalam rakernas itu. Namun, keputusan menetapkan capres semuanya tetap ada di tangan Megawati Soekarnoputri.

Tetapi, di sisi lain, Megawati sudah menunjukkan dukungannya terhadap Jokowi melalui berbagai cerita dalam pidato-pidato politiknya. Sementara Jokowi masih enggan berkomentar terkait wacana pencapresan. Ia selalu berkata menyerahkan sepenuhnya kepada partai karena saat ini sedang fokus menjalani tugas sebagai Gubernur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com