Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingginya Angka Golput Dipicu Perilaku Buruk Politikus

Kompas.com - 28/10/2013, 12:40 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap penyelenggaraan pemilu, jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih atau golput semakin meningkat. Hal itu ditengarai dipicu perilaku buruk politikus yang menyebabkan kepercayaan publik merosot.

"Partisipasi publik menurun juga menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Publik dipertontonkan aktor politik tidak bisa diharapkan. Aktor politik mempertontonkan perilaku-perilaku yang kurang baik," ujar Direktur Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP) Jojo Rohi dalam diskusi bertajuk "Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 2014" di Hotel Akmani, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2013).

Ia menilai, partisipasi publik yang tinggi dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tentu didorong tingginya kepercayaan publik pada sistem politik dan perilaku aktor politiknya. Menurutnya, ketika aktor politik tidak dapat dipercaya, maka publik pun enggan menyalurkan suaranya.

"Partisipasi didorong kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan, orang tidak akan mau berpartisipasi," lanjut Jojo.

Ia menilai, ada ironi ketika masyarakat didorong menggunakan hak pilihnya, namun di sisi lain, pihaknya yang dipilih justru menggerus kepercayaan publik dengan perilaku korupnya. Maka, lanjutnya, peningkatan partisipasi publik dalam pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat madani pemantau pemilu.

Menurut Jojo, partai politik (parpol) juga bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi publik. Jojo mengatakan, kader parpol di pemerintahan dan parlemen harus menunjukkan perilaku politik yang baik. Dengan begitu, katanya otomatis, tingkat partisipasi publik akan meningkat. Dia menilai, penyelenggaraan pemilu saat ini hanya menjadi mekanisme legal mengganti satu maling harta negara kepada maling yang lain.

"Pemilu cuma mekanisme legal mengganti satu maling dengan maling lainnya. Aktor-aktor yg dihasilkan pemilu tidak mampu menjaga kepercayaan publik, " kata Jojo.

Pemilu pertama Indonesia di era reformasi, yaitu Pemilu 1999, angka partisipasi pemilih mencapai 92,74 persen. Angka itu menurun pada Pemilu 2004 menjadi 84,07 persen. Pada Pemilu 2009, partisipasi terus merosot menjadi hanya 71 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com