Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Wajar, Demokrat Sindir Jokowi

Kompas.com - 22/10/2013, 15:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga tak mempermasalahkan sindiran Partai Demokrat terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pasalnya, Partai Demokrat dinilai sebagai partai oposisi di DKI Jakarta.

"Menurut saya kritikan ini kan wajar-wajar saja, sekarang kan Demokrat yang menjadi oposisi di DKI," kata Eriko di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Eriko menambahkan, sindiran Partai Demokrat dijadikan kritik yang membangun. PDI Perjuangan malah terpicu untuk semakin mendukung kinerja Jokowi membenahi Ibu Kota.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat ini menilai, keberhasilan Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam membenahi Jakarta terlihat jelas. Beberapa di antaranya adalah normalisasi Waduk Pluit, dan penataan Pasar Tanah Abang.

Meski begitu, Eriko juga tak menampik bahwa kinerja Jokowi di Jakarta belum sempurna. Baginya, hal ini tidak perlu dipersoalkan karena kompleksitas permasalahan Ibu Kota hanya bisa diselesaikan secara bertahap dan bukan dalam hitungan hari.

"Dulu kebakaran tanpa solusi, tapi sekarang ada solusinya, korban direlokasi ke rusun," ujarnya.

Saat disinggung mengenai sikap Jokowi yang menolak mobil murah, Eriko tegas mendukungnya. Ia mengatakan, kebijakan mobil murah yang digulirkan pemerintah berbeda dengan kampanye mobil Esemka yang digunakan Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Esemka itu produk dalam negeri, memberi kesempatan kepada pekerja di dalam negeri, dan kesempatan publik memiliki mobil dalam negeri. Kalau mobil murah, itu mobil dari luar dipindahkan ke sini; sementara infrastruktur kita belum memadai," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyindir Jokowi. Sindiran itu dilontarkan terkait sikapnya menolak mobil murah. Padahal, menurut Nurhayati, saat menjabat Wali Kota Solo, ia getol mendorong proyek mobil murah Esemka.

"Saya belajar dari kampanye Pak Jokowi. Bahkan, saat dia naik namanya, itu karena Esemka. Esemka ini mobil murah bukan? Kok sekarang Jokowi malah nolak mobil murah, saya sedih," ujar Nurhayati.

Sikap Jokowi yang menolak kebijakan mobil murah memang sempat menyedot perhatian beberapa bulan lalu. Ia memilih berseberangan dengan pemerintah pusat. Alasan Jokowi, keberadaan mobil murah hanya akan menambah kemacetan Jakarta. Namun, Jokowi menyadari tak bisa berbuat apa pun lantaran pemerintah pusat akhirnya menerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013.

Selain soal mobil murah, Nurhayati sempat mengkritik Jokowi dengan kasus kebakaran besar yang terjadi di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara. Hal ini disampaikannya menanggapi program 100 hari Jokowi di Ibu Kota. Setelah melontarkan pernyataan itu, Nurhayati pun banyak dikritik publik.

Terkait hal ini, Nurhayati mengaku tak gentar meski sikapnya berseberangan dengan publik. Ia mengatakan hanya menyampaikan fakta yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com