Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Pemilih Ditengarai Tak Bisa Memilih

Kompas.com - 22/10/2013, 07:59 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pemilih dikhawatirkan tak dapat menggunakan hak pilih sekalipun namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut jadwal akan ditetapkan pada Rabu (23/10/2013). Persoalan domisili menjadi penyebab.

"Catatan kritis kami, masih ada lagi kemungkinan para pemilik hak pilih tapi mereka ada di luar kota," kata Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi. Pelajar dan mahasiswa perantau, menurut dia adalah contoh yang paling kentara, sebagai pemilih yang kemungkinan besar tak terdaftar di tempat domisili sekarang.

"(Para pelajar dan mahasiswa perantau) itu kemungkinan besar tidak akan pulang hanya untuk nyoblos (memilih di tempat asal)," ujar Suhardi di sela rapat tertutup soal persiapan penetapan DPT antara KPU dengan parpol, Senin (21/10/2013) tengah malam.

Suhardi mengatakan jumlah pelajar dan mahasiswa perantau dan berdomisili tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk (KTP)-nya cukup banyak. Setidaknya, sebut dia mencontohkan, 4.000 dari 300.000 pelajar dan mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar sebagai pemilih di luar provinsi tersebut. "Itu dari satu daerah saja," kata dia.

Menurut Suhardi, pelajar juga punya persoalan terkait sosialisasi yang tak sampai pada para pemilih pemula tersebut. Dia menengarai banyak pemilih pemula yang bahkan tak sempat mendaftarkan diri saat pemutakhiran data pemilih. Bisa jadi malah mereka sama sekali tidak tahu soal pendaftaran pemilih.

Persoalan ini menjadi salah satu argumentasi Partai Gerindra meminta KPU memberikan ruang perbaikan DPT setelah penetapan daftar tersebut. Harapannya, kata Suhardi, setiap warga negara yang punya hak pilih lebih punya peluang untuk terdaftar dan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

"Jadi, kalaupun ada penetapan, paling tidak ada mekanisme perbaikan untuk orang yang seharusnya punya hak tapi jadi tidak punya hak," ujar Suhardi. Sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2014, KPU menjadwalkan penetapan DPT pada Rabu (23/10/2013).

Hingga Senin (21/10/2013), Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, pihaknya masih optimistis penetapan dilakukan tepat waktu. "Melihat data yang terkumpul, kami optimistis," kata Husni.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, hingga Senin (21/10/2013) siang, jumlah pemilih yang sudah tercatat secara manual dalam DPT mencapai 186.272.595 orang. Karenanya, sebut dia, tinggal 0,2 persen pemilih yang belum diunggah dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com