Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Klaim Sejahterakan Rakyat

Kompas.com - 21/10/2013, 18:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai kehidupan rakyat hingga pelosok Tanah Air semakin baik dalam sembilan tahun kepemimpinannya. Meski demikian, Presiden mengaku masih ada yang perlu diperbaiki.

"Tentu tidak jujur kalau (dikatakan) tidak ada kemajuan sama sekali, tidak ada perbaikan sama sekali dari kehidupan rakyat di seluruh Tanah Air," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Gerakan Sadar Jaminan Kesehatan melalu BPJS Kesehatan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), Sukabumi, Jawa Barat, Senin (21/10/2013).

Dalam pidatonya, Presiden kembali memaparkan berbagai program untuk membantu rakyat miskin selama pemerintahannya. Program itu adalah Jamkesmas, Jamkesda, beras untuk rakyat kurang mampu, dana bantuan operasional sekolah, beasiswa bagi rakyat kurang mampu, kredit usaha rakyat, Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dana bantuan sosial, dan lainnya.

Presiden mengatakan, berbagai program tersebut telah menghapuskan beban rakyat kurang mampu. Dampaknya, menurut Presiden, angka kemiskinan secara nasional berkurang.

Presiden lalu membanggakan kondisi ekonomi Indonesia. "Dengan ketekunan kita, alhamdulillah, meski dunia belum aman, pada dasarnya kita bisa jaga perekonomian selama sembilan tahun ini. Bahkan sebenarnya masih tumbuh positif," katanya.

Sebelum berbicara mengenai BPJS Kesehatan, Presiden berpesan kepada pemimpin selanjutnya agar seluruh programnya dilanjutkan lantaran dianggap membawa manfaat nyata bagi rakyat, terutama rakyat kurang mampu.

"Jangan tidak dijalankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Tetapi yang belum baik pada era saya bisa diperbaiki dan disempurnakan," pungkas Presiden.

Seperti diberitakan, hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan mayoritas responden atau 51,5 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja empat tahun pemerintahan SBY-Boediono. Sebanyak 40,5 persen responden menyatakan puas, dan 8 persen tidak tahu.

Dari hasil survei itu, bidang ekonomi paling mendapatkan penilaian buruk dari responden. Bidang lainnya adalah hukum dan keamanan. Kinerja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan diapresiasi oleh mayoritas responden.

Begitu pula dengan hasil jajak pendapat Kompas. Apresiasi publik terhadap kinerja SBY-Boediono tidak kunjung membaik. Persepsi publik terhadap penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, stabilitas politik, dan pemulihan ekonomi dinilai jalan di tempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com