Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman Jadi Kapolri, Moeldoko Yakin Hubungan TNI-Polri Makin Baik

Kompas.com - 17/10/2013, 11:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko yakin hubungan TNI dengan Polri akan semakin baik di bawah kepemimpinan Komisaris Jenderal Sutarman. Secara pribadi, Moeldoko menilai Sutarman sebagai figur yang paling pas memimpin institusi kepolisian.

"Selama ini baik saja (hubungan TNI-Polri), ke depan harus lebih kuat dan semakin bagus," kata Moeldoko, sesaat sebelum menghadiri rapat bersama Komisi I DPR, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Lebih jauh, Moeldoko juga yakin bahwa Sutarman merupakan calon Kapolri yang mampu menjaga keamanan nasional selama bergulirnya waktu pemilihan umum di tahun depan. Bagi Moeldoko, Sutarman memiliki kemampuan dan kinerja yang baik selama mengabdi sebagai personel kepolisian.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Sutarman sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Kamis (17/19/2013).

"Beliau (Sutarman) teman saya yang saya pahami dari taruna dulu. Saya kenal beliau dan kerjanya cukup baik," ujar Moeldoko.

Untuk diketahui, Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman, Kamis (17/10/2013). Pemilihan terhadap Sutarman direncanakan akan langsung dilakukan pada malam harinya. Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan ini akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB hingga sore hari.

Sembilan fraksi di Komisi III DPR nantinya akan melakukan pendalaman melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Sutarman. Komisi III, kata Tjatur, mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Catatan dari PPATK, kata dia, terkait dengan empat rekening Sutarman yang telah diblokir sejak 2008. Sutarman, disebutkan tak lagi memiliki rekening. Sementara catatan dari Kompolnas, lanjut Tjatur, terkait dengan sikap Sutarman yang dinilai terlalu loyal dan juga soal sikap Sutarman dalam menjalin hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika jawaban-jawaban Sutarman tidak memuaskan, ujar dia, mungkin saja pencalonan Sutarman ditolak Komisi III. Tjatur memberikan contoh sudah ada kejadian calon yang diajukan dalam uji kepatutan dan kelayakan ditolak oleh DPR.

Salah satunya, sebut dia, dalam pencalonan Sudradjad untuk menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Padahal Sudradjad adalah kandidat yang mendapatkan penilaian tinggi dari Komisi Yudisial.

Karier Sutarman Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo akan diganti sebelum memasuki pensiun pada Januari 2014. Presiden menyatakan pergantian Kapolri perlu dipercepat agar pejabat baru bisa lebih baik dalam mempersiapkan pengamanan Pemilu 2014.

Presiden sudah menunjuk Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Sutarman meniti karir di kepolisian dari bawah. Dia merupakan anak petani kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah. Menjadi taruna Akademi Kepolisian pada 1981, Sutarman pertama kali bertugas di Polda Jabar sebagai Pa Staf Lantas Polres Bandung pada 1982. Ia juga sempat menjadi Kapolsek Dayeuh, Bandung pada 1982 dan menjadi Kasat Lantas Polres Sumedang pada 1983.

Pada 1988-1995, Sutarman berdinas di Polda Metro Jaya dan pada 2000 menjadi Ajudan Presiden Abdurrahman Wahid. Sesudahnya, Sutarman mengemban sejumlah jabatan penting di kepolisian, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Kepulauan Riau. Terakhir, Sutarman menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com