Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Majelis Kehormatan MK Juga Akan Periksa Akil

Kompas.com - 11/10/2013, 04:18 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk menyusul tertangkap tangannya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjadwalkan pemeriksaan Akil. Koordinasi untuk pemeriksaan itu pun dilakukan dengan KPK.

"Kami masih minta pada KPK waktu untuk bisa ke sana, tapi kan harus koordinasi. KPK juga punya acara pemeriksaan sendiri terhadap Pak Akil. Kami juga ingin punya kepastian apa beliau bersedia diperiksa, baru konfirmasi waktunya," papar Ketua Majelis Kehormatan MK Harjono, Kamis (10/10/2013) menjelang tengah malam.

Harjono mengatakan, terkait rencana pemeriksaan Akil ini, surat pertama yang dilayangkan majelisnya ditujukan kepada Akil, menanyakan apakah dia bersedia atau tidak menjalani pemeriksaan. Jika Akil bersedia menjalani pemeriksaan, lanjut Harjono, surat permintaan memeriksa Akil akan dilayangkan ke KPK. "Kalau Pak Akil bersedia maka kami akan ke sana (KPK)," terangnya.

Majelis Kehormatan MK terus memeriksa sejumlah saksi terkait kasus Akil ini. Kamis malam, giliran dua hakim konstitusi yang pernah satu panel dengan Akil diminta keterangan, yakni Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.

Bersama Akil, kedua hakim konstitusi ini merupakan majelis panel yang memeriksa sengketa hasil Pilkada Gunung Mas di Kalimantan Tengah dan sengketa Pilkada Lebak di Banten. Kedua sengketa diduga memiliki kaitan dengan dugaan penerimaan suap yang sekarang dituduhkan kepada Akil.

Selain memeriksa dua hakim konstitusi itu, Kamis, majelis juga meminta keterangan dari tiga panitera MK. Dalam jadwal, semula majelis merencanakan pemeriksaan lima panitera MK, tetapi dua di antara mereka yang terjadwal menjalani pemeriksaan tak hadir. Dua panitera yang berhalangan itu dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan setelah libur Idul Adha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com