Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Mesti Ada Presiden Perempuan Lagi

Kompas.com - 09/10/2013, 16:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berharap kaum perempuan mau terjun ke dunia politik. Bahkan, Megawati berharap kelak ada perempuan lain yang menjadi presiden setelah dirinya.

"Mesti ada presiden perempuan lagi. Tapi, enggak tahu tahun berapa," kata Megawati saat diskusi Perempuan dan Peradaban Indonesia di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Diskusi dihadiri Direktur Megawati Institute Musdah Mulia, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, dan para aktivis perempuan lain.

Megawati mengatakan, perempuan bisa memperjuangkan haknya melalui parpol, apalagi dengan menjadi legislator. Ia meminta perempuan jangan hanya menggerutu, tetapi tidak bergerak.

"Urusan cabai itu urusan politik loh," katanya.

Harapan Megawati itu muncul setelah melihat pengalaman penjaringan kader PDI-P untuk masuk dalam daftar calon anggota legislatif beberapa waktu lalu. Menurut Megawati, perempuan hanya menuntut agar parpol memenuhi 30 persen kuota perempuan dalam daftar caleg. Namun, ketika diminta masuk sebagai caleg, mereka menolak dengan berbagai alasan.

Dalam diskusi itu, Megawati juga menjawab cemoohan berbagai pihak atas kritiknya selama ini terhadap berbagai hal, terutama kepada kaum perempuan. Ia mengaku mengkritik agar menjadi lebih baik.

"Apa kepentingan saya? Suami saya Ketua MPR (almarhum Taufiq Kiemas). Hidup saya sudah sangat cukup. Dipikirnya Ibu Mega mencari citra. Yah, hari gini masih cari citra," pungkas Presiden ke-5 RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com