Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bayar Sekolah Anak, Luthfi Utang Rp 300 Juta dari Sekpri

Kompas.com - 08/10/2013, 05:04 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ahmad Zaky, sekretaris pribadi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, mengaku pernah memberikan pinjaman uang Rp 300 juta kepada Luthfi.

"Terakhir Pak Luthfi pinjam ke saya Rp 300 juta untuk biaya sekolah anaknya," ujar Zaky saat bersaksi untuk Luthfi dalam perkara dugaan suap terkait pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (7/10/2013) malam.

Zaky mengatakan, salah satu anak Luthfi, Usamah Luthfi, sedang bersekolah di Jordania. Utang itu adalah untuk biaya sekolah Usamah. Sampai sekarang, kata dia, utang itu belum dibayar.

Sebagai sekretaris pribadi, Luthfi Zaky mengaku digaji Rp 3,5 juta dari DPP PKS. Selebihnya ia mengaku mempunyai usaha di bidang properti.

Sebelumnya Zaky juga mengaku sebagai pemilik rumah seharga Rp 6 miliar di Jalan Samali, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang pernah ditempati Luthfi. Rumah itu, ujar dia, ditempati Luthfi untuk sementara, tanpa uang sewa.

Zaky bersaksi terkait dakwaan pencucian uang yang menjerat Luthfi. Dalam kasus ini, Luthfi dan kawan dekatnya, Ahmad Fathanah, didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang terkait rekomendasi kuota impor sapi di Kementerian Pertanian. Mereka didakwa menerima Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama untuk pengurusan rekomendasi kuota itu.

Terkait kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beragam aset Luthfi, termasuk tanah dan rumah. Di antaranya, lahan di Desa Barengkok, Bogor, dan di Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat; serta rumah di Batu Ampar, Jakarta Timur; di Condet, Jakarta Timur; dan di Kebagusan, Jakarta Selatan.

Selain itu, KPK menyita pula mobil yang diduga terkait dengan kasus Luthfi. Beberapa mobil itu adalah FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE dan FJ Cruiser B 1330 SZZ, Toyota Land Cruiser Prado B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedes Benz C200 B 8749 BS, VW Caravelle B 948 RFS, Mazda CX9 B 2 MDF, Pajero Sport, dan Nissan Navara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com