Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Suratnya, Akil Bantah Tertangkap Tangan dan Minta Uang

Kompas.com - 07/10/2013, 10:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, Sabtu (5/10/2013) malam, mengirimkan surat pengunduran diri sebagai hakim MK. Surat empat lembar dengan tulisan tangan tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva ketika menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) di lantai 16 Gedung MK. (Baca: Inikah Surat Akil Mochtar dari Dalam Rutan?)

Dalam suratnya, Akil menjelaskan kejadian pada Rabu (2/10/2013) malam ketika dirinya ditangkap KPK, itu bukan tertangkap tangan seperti yang banyak diberitakan.

Seperti tertulis di dalam suratnya, setiba di rumah dari kantor MK, setelah mandi dan berganti baju serta berbicara kepada istri, saat itulah, dia diberitahu penjaga rumah ada tamu.

”Ketika pintu saya buka, ada petugas dari KPK memperkenalkan diri dengan mengatakan ada dua orang sedang duduk di teras halaman depan (anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa/CN dan pengusaha asal Palangkaraya, Cornelis Nalau/CAN), dan diminta menyaksikan.”

Akil mengungkapkan, dirinya menyaksikan kedua orang itu digeledah. Dari tamu lelaki yang tidak dikenalnya, KPK mendapati beberapa amplop, sedangkan dari Chairun Nisa yang dia kenal, KPK mendapati beberapa telepon genggam.

”Saya merasa, saya tidak pernah tertangkap tangan!” tulis Akil, yang kemudian diminta ke kantor KPK menjelaskan kejadian di teras itu. Dia mengatakan tak tahu latar belakang kejadian itu dan tidak pernah meminta uang atau janji sepeser pun.

Dalam perkara Pilkada Kabupaten Lebak, Akil pun menyatakan lebih tak mengerti karena perkara tersebut sudah putus. Semua pengambilan keputusan telah dilakukan dengan musyawarah dengan mufakat.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, adalah hak tersangka untuk membantah. ”Tersangka itu punya hak ingkar. Nanti bisa dibuktikan di pengadilan,” kata Johan.(ILO/ANA/BIL)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com