Lemsaneg: DPR Tahu Rencana Pengamanan Data Pemilu

"Sudah dilaporkan ke Komisi I DPR. Beberapa kali RDP juga kami sampaikan rencana kerja kami," ujar Djoko saat ditemui di kantornya, di Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2013).

Ia mengutarakan, anggota DPR yang menyatakan tidak ada laporan mengenai kerja sama antara Lemsaneg dengan KPU karena yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut. "Anggota DPR yang tidak hadir waktu rapat bilang tidak tahu, ya karena dia tidak hadir," tukasnya.

Kepala Sub Direktorat Pengamanan Teknis Sandi Lemsaneg Pratama D Persada mengungkapkan, rencana kerja sama itu sejak April 2013 lalu. Meski demikian, penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) memang baru dilakukan pada akhir September 2013.

"KPU baru datang ke sini (kantor Lemsaneg) April 2013. Ketua KPU dan komisioner komisioner datang ke sini semua," ujar Pratama.

Dia mengatakan, pada pertemuan itu, pihaknya memaparkan kemampuan lembaga berbau militer itu. Dikatakannya, Lemsaneg kemudian menawarkan bantuan pengamanan data pemilu kepada KPU. Pratama menilai, tim teknologi informasi KPU cukup baik.

Hanya kata dia, Lemsaneg dapat meningkatkan pengamanan data. Tujuannya, tutur dia, agar tidak ada pihak yang mampu menembusnya, termasuk juga mengubahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mempertanyakan alasan KPU melibatkan Lemsaneg dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Arif mengungkapkan, KPU tidak pernah mengonsultasikan pelibatan lembaga negara itu dengan DPR.

"Soal pelibatan Lemsaneg ini tidak pernah dikonsultasikan ke DPR. Padahal seharusnya, semua pemangku kepentingan dilibatkan, terutama soal data pemilu," ujar Arif saat dihubungi, Senin (30/9/2013).

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin mengatakan, nota kesepahaman antara KPU dengan Lemsaneg menguntungkan Partai Demokrat (PD). Pasalnya, Lemasaneg bertanggung jawab langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina PD.