Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepemilikan Lahan Petani Makin Sempit, Mana Janji SBY?

Kompas.com - 23/09/2013, 16:22 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mempertanyakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Menurutnya, dalam empat kali pidatonya selama menjabat, Presiden menjanjikan PPAN dalam bentuk redistribusi tanah pada tahun 2006, 2007, 2009, dan 2010. Iwan mengatakan, program tersebut juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Presiden, menurut Iwan, juga berjanji akan menyelesaikan program ini di akhir masa pemerintahannya. 

"Sayangnya, hal di atas hanya janji. Yang terjadi justru konflik tanah terjadi merata di seluruh wilayah, kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan haknya meningkat, bahkan hingga menyebabkan timbulnya korban nyawa. Terakhir, konflik agraria di Indramayu mengakibatkan satu orang meninggal," ujar Iwan, dalam jumpa pers, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (23/9/2013).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2013, ungkap Iwan, ada penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003, menjadi 26,13 juta keluarga pada tahun 2013. Artinya, menurutdia, jumlah keluarga tani susut rata-rata 500 ribu rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan.

Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003, menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. Iwan mengatakan, data di atas menunjukkan, sepanjang dua periode SBY menjabat, jumlah perusahaan pertanian berbanding lurus dengan penurunan jumlah petani yang kepemilikan lahannya juga semakin mengecil. Petani rata-rata hanya memiliki 0,3 hektar.

Hal ini, kata dia, menunjukkan adanya liberalisasi industri pertanian yang merugikan petani dan menyebabkan kemunduran pertanian Indonesia.

"Pemerintah mendukung investor yang terus masuk dan memberikan keamanan kepada mereka, tapi tidak membawa kesejahteraan rakyat," kata Iwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com