Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat Negara yang Ikut Konvensi Demokrat Diminta Mundur

Kompas.com - 13/09/2013, 17:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa meminta agar seluruh pejabat negara mundur dari posisinya saat memutuskan ikut dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Hal ini perlu dilakukan agar tugas kenegaraan tidak terbengkalai.

"Kalau masalahnya dipahami publik bahwa tugasnya sudah terganggu, semua pejabat negara mundur untuk ikut dalam konvensi," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jumat (13/9/2013).

Menurut Saan, pejabat negara yang mundur tidak hanya dari kalangan menteri, tetapi juga peserta konvensi yang kini menduduki jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain bisa mengatur waktu, Saan melihat, mundurnya para pejabat negara bisa menghilangkan kekhawatiran adanya penggunaan fasilitas publik.

"Selama ini, publik sangat khawatir pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk menggunakannya dengan fasilitas masing-masing," ucap Saan.

Komite Konvensi sudah menetapkan 11 orang peserta. Mereka yang masih menjadi pejabat negara adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, anggota BPK Ali Masykur Musa, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, anggota Komisi I DPR Hayono Isman, dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

Desakan agar para menteri peserta konvensi mundur dari kabinet ini sebelumnya dilontarkan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia menilai, sebaiknya para menteri fokus melakukan kampanye. Syarief berpendapat, akan sangat sulit bagi para menteri berkonsentrasi jika harus tetap berkampanye.

"Kalau mau jadi presiden, harus fokus betul. Jadi presiden kan benar-benar luar biasa," kata Syarief di kantor Presiden, Selasa (10/9/2013).

Berdasarkan pengalamannya sebagai menteri, Syarief mengakui beratnya membagi waktu untuk kegiatan di luar kementerian. Sebaliknya, kata dia, Presiden tidak ingin menteri yang maju di pilpres mengganggu tugas di kementerian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com