Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kabar 6 Nama Cawapres, Jokowi Persilakan Tanya ke Mega

Kompas.com - 13/09/2013, 12:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan mengomentari soal wacana enam calon wakil presiden yang diusulkan menjadi rekan duetnya pada Pemilu 2014 mendatang. Jokowi lagi-lagi melontarkan alasan bahwa urusan politik lebih baik ditanyakan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kalau bahas soal politik, capres, ditanyakan saja kepada Ketum," ujar Jokowi di Kompleks Parlemen, Jumat (13/9/2013).

Pernyataan ini selalu dilontarkan Jokowi setiap kali ditanyakan masalah politik. Jokowi selalu menghindar dalam mengomentari urusan calon presiden. Mantan Wali Kota Solo ini mengaku masih fokus mengurusi persoalan macet, transportasi, dan perumahan.

"Jadi, kalau tanya saya itu soal macet, transportasi, dan perumahan. Nih, tahun depan, kita nanti akan keluarkan ERP," kata Jokowi.

Nama 6 cawapres

Seperti diberitakan, selain memunculkan sinyal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi akan diusung sebagai calon presiden, Rapat Kerja Nasional III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akhir pekan lalu, juga memunculkan enam nama pendamping Jokowi.

"Dari internal, ada Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, dan Kepala Ruang Situasi PDI-P Prananda Prabowo. Dari luar partai, ada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD," kata anggota DPR dari PDI-P, Hendrawan Supratikno, Kamis (12/9/2013), di Jakarta.

Hanya, menurut Hendrawan, enam nama tersebut masih bersifat sementara dan sangat mungkin berubah. Namun, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo melihat pernyataan Hendrawan baru sebatas wacana.

"Wacana kan biasa saja.Tunggu saja, kan masih lama," kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima Jumat siang ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com