Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deklarasikan Jokowi Capres sebelum Pemilu, "Madu" untuk PDI-P

Kompas.com - 27/08/2013, 14:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diperkirakan bakal mendulang suara jika mendeklarasikan mengusung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden di pemilu 2014 sebelum pemilu legislatif di April 2014.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Forum Akademisi Teknologi Informatika (IT). Hasil survei dipaparkan Ketua Forum Akademisi IT Hotland Sitorus di Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Hotland mengklaim bahwa pihaknya melakukan telah melakukan survei pada 1-20 Agustus 2013. Sebanyak 2.000 orang (1.000 pria dan 1.000 perempuan) di 34 provinsi menjadi responden dengan teknik wawancara langsung. Menurut mereka, margin of error hasil survei tersebut plus minus 2,5 persen.

Jika ditanya pilihan parpol, PDI-P berada di urutan teratas dengan angka elektabilitas 20,40 persen. Disusul Partai Golkar 16,7 persen, Partai Gerindra 9,6 persen, Partai Demokrat 6,6 persen, Hanura 4,3 persen, PKS 4,1 persen, PPP 3,6 persen, PAN 3,6 persen, PAN 2,2 persen, Partai Nasdem 2,3 persen, PBB 0,6 persen, dan PKPI 0,4 persen.

Menurut Hotland, hasil survei tersebut berbeda jika PDI-P terlebih dulu menetapkan Jokowi sebagai capres sebelum pemilu legislatif. Suara PDI-P, kata dia, melonjak menjadi 34 persen. PDI-P mendulang suara dari pemilih parpol lain.

Disebutkan, jika Jokowi ditetapkan sebagai capres, suara Golkar turun menjadi 14,1 persen, Gerindra 8,5 persen, Demokrat 5 persen, PKS 3,9 persen, Hanura 3,5 persen, PKB 3,3 persen, PPP 3,1 persen, Nasdem 2,1 persen, PAN 1,9 persen, PBB 0,6 persen, dan PKPI 0,3 persen.

"Kalau PDI-P mengambil kesempatan ini (menetapkan Jokowi capres), mereka akan menerima madu dari masyarakat," kata Hotland.

Survei Kompas

Dalam survei yang dilakukan Kompas pada Juni 2013, elektabilitas Jokowi mencapai 32,5 persen. Proporsi itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat keterpilihannya pada Desember 2012. Di sisi lain, tingkat penolakan responden terhadap dirinya tampak minim dan semakin kecil. Dari seluruh responden, yang secara ekstrem tidak menghendaki dirinya menjadi presiden hanya di bawah 5 persen.

Sebaliknya, saat ini basis dukungan terhadap Jokowi makin luas. Ia makin diminati oleh beragam kalangan, baik dari sisi demografi, sosial ekonomi, maupun latar belakang politik pemilih. Dari sisi demografi, misalnya, dukungan dari kalangan beragam usia, jenis kelamin, ataupun domisili responden Jawa maupun luar Jawa bertumpu kepadanya.

Sosoknya juga populer tidak hanya bagi kalangan ekonomi bawah, tetapi juga kalangan menengah hingga atas. Ia pun diminati oleh beragam latar belakang pemilih partai politik, tidak hanya tersekat pada para simpatisan PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung. Bagi responden pendukungnya, paduan antara karakteristik persona yang dimiliki dan kompetensi yang ditunjukkan Jokowi selama ini menjadi alasan utama mereka menyandarkan pilihan. Ketulusan, kepolosan, dan kesederhanaan yang ditunjukkan Jokowi menjadi modal kepribadian yang memikat publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com