Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kehilangan Anas, Demokrat Rugi Besar

Kompas.com - 23/08/2013, 16:21 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan fungsionaris Partai Demokrat, Ma'mun Murod Al-Barbasy, menilai Partai Demokrat rugi besar karena telah melengserkan Anas. Menurutnya, hingga kini belum ada satu figur pun yang mampu menggantikan Anas sebagai ketua umum.

"Kita juga bisa melihat dalam kongres, belum ada figur yang pas untuk menggantikan Anas," ujarnya di Menteng, Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Ia juga mengklaim bahwa pasca-lengsernya Anas, situasi internal Partai Demokrat memburuk, termasuk dengan pengunduran diri Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Menurutnya, mereka yang kini berjibaku membela Partai Demokrat adalah barisan pasukan Anas, seperti Saan Mustafa, I Gede Pasek, dan Ahmad Mubarok.

"Demokrat juga rugi karena (lengsernya Anas) ini terkait dengan posisi politik Demokrat dalam Pemilu 2014," katanya.

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut juga mengatakan bahwa Anas termasuk ketua umum yang paling cerdas di antara ketua umum partai lainnya. Ia menceritakan pengalaman Anas pernah berpidato tanpa teks pada sebuah acara.

"Coba lihat ketua umum yang lain," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Partai Demokrat telah melakukan kesalahan dalam mengganjal Anas sebagai ketua umum. Anas dinilai sedang mengubah Partai Demokrat menjadi partai modern yang beranggotakan orang-orang muda, bukan partai yang dikuasai oleh keluarga. Kesalahan lain adalah ketidaknetralan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dalam Kongres Partai Demokrat yang condong pada calon lain.

"Ya sebagai Ketua Dewan Pembina harusnya netral-lah," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com