Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumhur Tak Lolos Jadi Peserta Konvensi Demokrat

Kompas.com - 22/08/2013, 13:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengaku dirinya tidak lolos menjadi peserta konvensi Partai Demokrat. Jumhur menyebutkan informasi itu diterimanya dari Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

"Terkait dengan perkembangan Konvensi Partai Demokrat, saya telah mendapat kabar bahwa Komite Konvensi akhirnya tidak meloloskan saya dalam penjaringan tersebut," ujar Jumhur dalam keterangan pers yang diterima Kamis (22/8/2013).

Jumhur meminta agar keputusan komite konvensi itu dihormati. Namun ia berpesan agar hal ini jangan sampai mematikan gelora perjuangan untuk memastikan bangsa yang mandiri, adil, makmur dan menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia.

"Saya secara khusus menyampaikan terimakasih yang tiada berhingga kepada para sahabat yang telah percaya dan menaruh harapan bahkan memberi dukungan nyata kepada saya untuk ikut berkompetisi dan memenangkan kepemimpinan nasional 2014," imbuh Jumhur.

Ia berharap agar semua pihak tetap memiliki cita-cita kerakyatan dan kebangsaan yang sama.

18 nama diundang

Sebelumnya, komite konvensi Partai Demokrat melakukan rapat finalisasi daftar calon peserta konvensi pada Kamis (22/8/2013) malam. Tak seperti biasanya, rapat berlangsung alot hingga memakan waktu empat jam.

Sebanyak 18 kandidat yang akan diundang ditetapkan pada rapat itu. Juru bicara komite konvensi Partai Demokrat, Rully Charis menjelaskan sebagian besar di antaranya sudah menyatakan kesediaanya ikut dalam konvensi.

"Hanya ada satu dua orang saja yang masih harus direkonfirmasi lagi," ujar Rully usai rapat pleno di Wisma Kodel, Rabu (21/8/2013) dini hari.

Sebanyak 18 nama itu menyusut dari sebelumnya mencapai 26 nama. Sumber Kompas.com di internal komite konvensi menuturkan nama-nama yang sudah hampir pasti masuk sebagai peserta konvensi adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua DPR Marzuki Alie, dan CEO Lion Air Rusdi Kirana.

Ada pula nama seperti Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Menurut sumber itu, Hemas merupakan salah satu nama yang perlu dimintai konfirmasinya lagi.

"Sisanya, sudah menyatakan kesediaannya ikut," ucapnya.

Sementara nama-nama yang sempat beredar sebelumnya seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak masuk dalam daftar peserta konvensi. Sri Mulyani menolak ajakan komite konvensi. Sementara Soekarwo tidak masuk karena masih harus mengikuti tahapan Pilkada Jawa Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com