Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

11 Nama Peserta Konvensi Usulan SBY Bisa Didiskualifikasi

Kompas.com - 13/08/2013, 20:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah melakukan pendekatan kepada 11 calon kandidat peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Namun, seluruh nama itu bisa saja didiskualifikasi jika dianggap panitia konvensi tidak memenuhi syarat.

Hal ini disampaikan Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat, Effendi Ghazali, di sela-sela rapat tertutup di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (13/8/2013). “Komite menjaring peserta konvensi dari nama yang diserahkan Majelis Tinggi. Bisa saja nama-nama yang diusulkan itu tidak masuk sebagai peserta konvensi,” ujar Effendi.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, komite konvensi sudah diberikan mandat penuh dari SBY untuk menyeleksi hingga menetapkan peserta konvensi capres. Sejak kemarin, SBY, sebut Effendi, sudah tidak lagi ikut campur pada proses di komite konvensi. Selain bisa mendiskualifikasi, Effendi mengungkapkan komite konvensi juga bisa menambah peserta.

“Kami bisa memasukkan nama-nama lain yang kami anggap layak masuk di luar nama yang nanti diserahkan Pak SBY,” ucapnya.

Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat lainnya, Rully Charis, menambahkan, beberapa nama nantinya akan dibicarakan dalam rapat internal perdana ini. Ada aturan main tertentu untuk sebuah nama bisa masuk dalam deretan peserta konvensi.

“Salah satu syaratnya adalah didukung paling tidak tiga orang anggota komite,” ujar Direktur LBKN ANTARA ini.

Di dalam proses penyaringan peserta konvensi ini, Rully mengaku komite konvensi memiliki sejumlah indikator. Di antaranya yakni soal ketokohan seorang calon peserta.

“Kami nanti lihat pengaruh dia di lingkungan, berapa lama dia memimpin sebuah lembaga. Sehingga, nantinya, jangan sampai orang yang belum pernah memimpin sebuah lembaga skala nasional masuk,” imbuh Rully.

Seperti diketahui, dari 11 nama yang didekati Majelis Tinggi Partai Demokrat, sembilan orang di antaranya diungkap oleh politisi Partai Demokrat. Mereka adalah Marzuki Alie (Ketua DPR), Pramono Edhie Wibowo (mantan KASAD), Irman Gusman (Ketua DPD), Chairul Tanjung (pimpinan Trans Corp), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com