Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Achsanul Bantah Pembelian Merpati Fiktif

Kompas.com - 03/08/2013, 12:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait pembelian fiktif pesawat Merpati MA 60. Menurutnya, pembelian itu benar-benar ada, hanya terjadi pada periode DPR tahun 2004-2009.

“Pembelian pesawat tahun 2010, berarti berdasarkan persetujuan APBN 2009. Artinya, itu dibahas zaman DPR periode lalu (2004-2009). Setahu saya, pesawat MA 60 itu ada, artinya pembelian itu tidak fiktif,” ujar Achsanul saat dihubungi, Sabtu (3/8/2013).

Namun, Achsanul mengaku tidak tahu ternyata di dalam pembelian itu terjadi mark-up dan disertai sejumlah permainan. “Saya tidak tahu, sebaiknya ditanyakan pada Komisi XI periode 2004-2009. Mungkin Mas Nazar memiliki bukti atas apa yang disampaikan,” ucap Ketua DPP Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Achsanul menjelaskan pada periode DPR kali ini, komisinya memang sempat membahas business plan Merpati. Namun, di dalam rencana itu tidak pernah ada penambahan armada. Pasalnya, rencana pembelian pesawat dengan Rusia batal setelah insiden kecelakaan Sukhoi di Gunung Salak.

“Sehingga sampai saat ini belum terealisasi. Komisi XI periode ini tidak ada persetujuan pembelian pesawat MA 60,” katanya.

Proyek fiktif Merpati?

Seperti diberitakan, Nazaruddin kembali menuding mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Nazaruddin mengaku diperintah Anas untuk menerima uang dari proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60.

"Untuk jatahnya waktu itu disuruh Mas Anas, saya sebagai bendahara (partai), disuruh ambil, ya saya ambil," ujar Nazaruddin di Gedung KPK, Jumat (2/8/2013), seusai pemeriksaan.

Menurut Nazaruddin, uang proyek Merpati ini tidak hanya diterima olehnya. Uang hasil korupsi proyek ini, menurut Nazaruddin, juga diterima bendahara partai lain, yakni Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Uangnya (diterima) Setya Novanto. Yang dia terima, tentu saya terima. Saya kan lihat juga, ya kan saya lihat juga porsinya Setya Novanto berapa," ucapnya.

Nazaruddin juga mengklaim bahwa pernyataannya ini bukanlah bohong belaka. Mantan anggota DPR itu mengaku sudah menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya kepada KPK.

"Apa yang saya laporkan tentu saya bukan sekadar melaporkan. Semua bukti-buktinya sudah saya kasih ke KPK. Apa yang saya laporkan itu saya alami dan saya jalani," kata Nazaruddin.

Sebelumnya Nazaruddin mengatakan bahwa dana proyek pengadaan pesawat Merpati ini mengalir ke sejumlah anggota DPR sekitar 2010. Selain Setya, Nazaruddin menyebut nama Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey ikut menerima uang hasil korupsi proyek tersebut. Tudingan Nazaruddin ini pun dibantah para politisi Golkar dan PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com