Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max: Demokrat Akan Cari Capres dari Luar Partai

Kompas.com - 19/07/2013, 15:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan bahwa Demokrat akan mencari kandidat konvensi calon presiden dari luar partai. Demokrat mengaku ingin melakukan penyegaran karena dalam dua periode sebelumnya Demokrat mengusung capres yang berasal dari internal partai.

"Kita tidak mungkin ambil dari kader kita lagi karena dua periode calonnya kan dari Demokrat. Nah yang ketiga ini kita ingin tampilkan calon terbaik dengan mencari dari luar," kata Max saat dihubungi pada Jumat (19/7/2013).

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, konvensi capres akan menarik perhatian banyak tokoh dari eksternal Partai Demokrat, termasuk tokoh yang bukan kader partai tertentu. Pasalnya, konvensi merupakan satu-satunya peluang bagi para tokoh independen untuk mendapatkan kendaraan menuju Pilpres 2014.

Max menyatakan, pihaknya tak akan menutup peluang untuk semua tokoh potensial dari luar Demokrat. Bahkan, sosok seperti mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga dimungkinkan mengikuti konvensi bila yang bersangkutan mau mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh komite konvensi.

"Welcome saja, kita tak boleh menutup orang-orang yang mau ikut. Anas mau ikut silakan saja, tapi prosedurnya itu kan lewat komite," ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Demokrat memilih cara konvensi untuk menjaring capres di 2014. Sederet nama tokoh nasional telah mengemuka dan dikaitkan dengan konvensi tersebut. Dari internal partai, nama-nama seperti Ketua DPR Marzuki Alie dan anggota Dewan Pembina Demokrat Pramono Edhie Wibowo diperkirakan akan mengikuti konvensi.

Sementara itu, nama-nama lain ialah Gita Wirjawan, Irman Gusman, Dino Pati Djalal, dan Jusuf Kalla. Pendaftaran peserta konvensi calon presiden akan dimulai sekitar Agustus 2013 mendatang. Konvensi ini digelar semi-terbuka dan hanya figur potensial yang diperbolehkan masuk di dalamnya.

Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring beberapa calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah dan dilanjutkan dengan survei sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.

Konvensi calon presiden Partai Demokrat akan dikendalikan oleh tujuh anggota komite konvensi. Dari tujuh anggota itu, tokoh independen akan mendominasi dengan mengisi empat slot dan tiga lainnya berasal dari internal Partai Demokrat. Tugas utama komite konvensi adalah menjaring kandidat yang dianggap layak mengikuti konvensi. Penjaringan dilakukan sesuai dengan tujuh aturan pokok yang telah ditetapkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com