Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salahkan Perangkat Desa soal BLSM, Mendagri Dinilai Keliru

Kompas.com - 11/07/2013, 12:40 WIB
Suhartono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi keliru ketika menyalahkan perangkat desa terkait kekisruhan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurutnya, secara teknis apalagi sistem, aparat desa tidak pernah dilibatkan untuk proses pendataan sebelum penyaluran BLSM tersebut dilakukan.

"Dengan ini, pernyataan Mendagri yang menyalahkan para perangkat desa dalam persoalan kesalahan penyaluran BLSM sangat salah dan tidak tepat sekali," ujarnya, Kamis (11/7/2013) siang.

Mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini berjuang lewat PDI Perjuangan itu mengatakan, pernyataan Gamawan dikhawatirkan bisa memicu ketegangan antara perangkat desa dan warganya. Terlebih lagi, sebelum ini, para perangkat desa sudah menjadi sasaran kemarahan warga yang berhak, tetapi tidak mendapatkan BLSM.

"Sebaiknya, Mendagri tidak selalu mengulang kesalahan kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya, yang kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasikan dengan baik di tingkat paling bawah," lanjut Budiman.

Jika seandainya sejak awal proses penyaluran BLSM melibatkan perangkat desa, tambah Budiman, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan saat disalurkan. Pasalnya, perangkat desa pasti akan melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyawarah bersama perangkat di bawahnya, seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), untuk akurasi bagi mereka yang berhak mendapatkan BLSM.

"Selama ini, proses pendataan sepenuhnya ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kantor pos. Jadi, tidak ada sama sekali perangkat desa yang dimintai bantuannya," tambah Pembina Utama Persatuan Rakyat Desa Nusantara itu.

Budiman menyarankan, pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan, yang sifatnya operasional, terutama yang melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombak yang bersinggungan langsung dengan warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com