Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Pramono Edhie Pantas di Dewan Pembina

Kompas.com - 29/06/2013, 17:33 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo pantas mendapat jabatan sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Penempatan tersebut, menurut dia, berdasarkan rekam jejak Pramono di TNI.

"Dia (Pramono) kan cukup senior, mantan Kepala Staf TNI AD. Dia kan punya kemampuan yang bagus. Sangat pantas jadi anggota Dewan Pembina," kata Syarief seusai Rakornas Demokrat di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (29/6/2013).

Syarief meyakini hal ini tidak akan menimbulkan konflik di internal. Bahkan, menurut dia, para kader berterima kasih atas keputusan Pramono bergabung dengan Demokrat. "Ini kan luar biasa, darah segar bagi Demokrat," ucapnya.

Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Saan Mustopa. "Karier beliau di militer sudah di puncak sebagai KSAD. Ini kan penghargaan kepada potensi dan kapasitas beliau sebagai anggota Dewan Pembina," kata Saan.

Saan juga meyakini kehadiran Pramono di Demokrat akan menambah kekuatan untuk menghadapi Pileg dan Pilpres 2014. Ketika ditanya apakah Pramono dipersiapkan untuk capres Demokrat, Saan membantahnya.

"Kita membuka kesempatan, baik internal maupun eksternal, termasuk kepada Pak Pramono untuk bisa ikut konvensi. Partai akan membuka ruang yang sama bagi semua kader dan bagi eksternal," kata Saan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com