Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramadhan: Tifatul seperti Pelawak Gepeng "Untung Ada Saya"

Kompas.com - 26/06/2013, 09:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kritikan kembali dilayangkan elite Partai Demokrat terhadap mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera. Kali ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyindir Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang merupakan kader PKS. Ia menilai, Tifatul seperti pelawak lawas, Gepeng. Menurutnya, Tifatul terkesan menjadi jembatan penghubung antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan koalisi.

"Saya lihat, sosok Menkominfo sekarang ini seperti pelawak Gepeng yang slogannya 'Untung ada saya'," ujar Ramadhan, di Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Ia mengatakan, Tifatul seolah menjadi 'pahlawan' bagi PKS dalam mempertahankan posisinya di koalisi. Hal ini, lanjutnya, terlihat dari sikap Tifatul dan dua menteri asal PKS yang mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap ini berbeda dengan PKS yang menolak kebijakan itu dan berseberangan dengan koalisi. Kata Ramadhan, PKS terkesan mau enak sendiri.

"Sekarang mereka punya malu enggak? Sudah menolak, tapi menteri-menterinya bagikan BLSM? Intinya sederhana, mereka mau enaknya saja," ujar Ramadhan.

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Tifatul Sembiring.
 Ramadhan mengingatkan bahwa posisi ketiga menteri di dalam kabinet tidak bisa terlepas dari partai politik asalnya. Padahal, di awal koalisi, ada kesepakatan antara koalisi dengan partai-partai yang bergabung terkait jatah menteri.

"Menteri-menteri ini kan disodorkan nama-namanya sama partai. Terus, sekarang mereka bilang mau mewakafkan menteri bagaimana?" kata dia.

Seperti diketahui, dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), Fraksi PKS memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Sikap penolakan ini karena mereka tak sepakat dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan dana kompensasi yang dialokasikan dakam RAPBN-P 2013. 

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, namun keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan.

Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, maka posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot. Ketiga menteri itu yakni Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

    Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

    Nasional
    KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

    KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

    Nasional
    Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

    Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

    Nasional
    Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

    Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

    Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

    Nasional
    Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

    Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

    Nasional
    Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

    Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

    Nasional
    Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

    Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

    Nasional
    22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

    22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

    Nasional
    Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

    Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

    Nasional
    Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

    Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

    Nasional
    Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

    Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

    Nasional
    KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

    KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

    Nasional
    Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

    Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

    Nasional
    Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

    Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com