Soal Asap, Presiden Kritik Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik jajaran pemerintah pusat serta pemerintah daerah Riau terkait kebakaran lahan di wilayah Riau. Kritikan itu disampaikan Presiden secara terbuka dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/6/2013) malam.

Presiden mengintruksikan kepada jajaran pemerintah pusat untuk tidak memberikan pernyataan yang tidak semestinya. Ia memberi contoh pernyataan sejumlah pejabat terkait adanya perusahaan Malaysia dan Singapura yang melakukan pembakaran lahan di Riau.

"Semestinya tidak disampaikan seperti itu. Di samping belum tentu sama satu sama lain, belum dicek juga kebenarannya. Ketika diungkap, maka akan menjadi persoalan. Ini juga yang menjadi konsern dari Singapura dan Malaysia karena ada pernyataan yang berbeda," kata Presiden.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyebut ada delapan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan. Penyelidik dari Kementerian Lingkungan Hidup tengah melakukan penyelidikan.

Ketua Satuan Tugas Reducing Emissions from Deforestrarion and Forest Degradation Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan, berdasarkan analisis peta dan data hotspot yang ditumpahkan pada wilayah konsesi kebun sawit, titik-titik api di Riau di antaranya ada di kawasan konsensi Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)/April dan Perusahaan APP/Sinar Mas. Ke duanya berkantor pusat di Singapura.

Presiden juga menilai pemerintah provinsi Riau agak terlambat dalam antisipasi dan penanganan awal. Namun, setelah mengkritik, Presiden menyebut saat ini tidak perlu saling menyalahkan. Pemerintah pusat dan daerah harus segera mengatasi masalah kebarakan tersebut.

Presiden memutuskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil alih penanganan kebarakan tersebut. Pemda Riau tetap dilibatkan. Pemadaman hanya bisa dengan menjatuhkan air dari pesawat atau membuat hujan buatan.