"Sebetulnya, kami dari awal ingin menjaga pemerintahan sampai 2014. Kami sampai saat ini masih ada di koalisi. Seperti penjual dan pembeli kan harus ada akad keduanya, tidak bisa hanya pembeli saja," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2013).
Mardani mengingatkan, partainya tidak selalu membangkang kebijakan koalisi. Ia menyebutkan PKS sudah berkomitmen berada dalam koalisi sejak tahun 2004 dan ikut bersama-sama mengantarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangi Pilpres 2009. "Jadi, koalisi itu jangan hanya dilihat pada tahun 2013. Lihatlah ke belakang, apa yang sudah PKS lakukan untuk koalisi," pesan Mardani.
Mardani pun meminta agar partai di koalisi menghormati perbedaan pandangan yang dimiliki PKS terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia menegaskan, koalisi bukanlah wadah untuk menyeragamkan pendapat.
Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang mengatur pengurangan subsidi BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya.
Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan. Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.