Fitra: BLSM untuk Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, menilai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan sebuah proyek pencitraan menjelang Pemilihan Umum 2014 mendatang.

"BLSM bagi kita terlalu sedikit untuk masyarakat. BLSM betul-betul terlihat menjelang pemilu 2014, seperti mendekati rakyat untuk pemilu," ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2013).

BLSM, sebut Ucok, sarat akan politik pencitraan dan mendulang dana untuk kampanye Pemilu 2014 mendatang. Hal ini karena hanya sedikitnya durasi pemberian BLSM yang hanya berlangsung selama empat bulan saja. Berbeda dengan program pemerintah lainnya yang berlangsung pada waktu yang relatif lebih lama.

"Dana kampanye itu ciri-cirinyanya waktunya sebentar, inilah yang terjadi pada BLSM. Kalau benar-benar program pemerintah, itu biasanya panjang durasinya. BLSM itu hanya empat bulan saja, berarti ini untuk dana kampanye," kata Ucok.

Seperti diketahui, ada lima program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah. Tiga program di antaranya bersifat percepatan dan perluasan dari program reguler yang telah ada, yakni program keluarga harapan (Rp 0,7 triliun), program bantuan siswa miskin (Rp 7,5 triliun), dan program beras untuk rakyat miskin (Rp 4,3 triliun).

Dua program lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar dan BLSM yang masing-masing anggarannya Rp 7,25 triliun dan Rp 9,7 triliun. Dengan demikian, total anggaran untuk paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp 29,4 triliun.

BLSM akan disalurkan melalui PT Pos mulai Senin pagi. Sementara itu, program lainnya akan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menurut Dirut PT Pos I Ketut Mardjana, penyaluran ke 15 kota akan dilakukan per 22 Juni, sedangkan untuk 13 kota lainnya akan menyusul pada 24 Juni. Selanjutnya, untuk 34 provinsi per 25 Juni. Per 1 Juli, serentak di seluruh kabupaten, kota, dan kecamatan.