Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkeras Tolak BBM, PKS Tantang Debat Menkeu

Kompas.com - 23/06/2013, 13:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kebijakan pemerintah yang akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, bahkan siap berdebat tentang kesalahan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Menurut kami, tidak memenuhi akal sehat dalam kenaikan BBN kali ini. Saya siap berdebat dengan menteri keuangan dan yakin nggak akan kalah," ujar Refrizal dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Refrizal mengatakan PKS sebenarnya sempat menyetujui kenaikan BBM secara perlahan pada periode 2004-2009. Setelah itu, katanya, PKS juga mendorong adanya pendidikan gratis, fasilitas kesehatan gratis, pemanfaatan energi alternatif, hingga program konversi minyak tanah ke gas. Namun, program-program itu ternyata tidak dijalankan secara maksimal oleh pemerintah.

"Sebetulnya PKS menagih janji pemerintah, kok yang sudah disepakati bersama tidak berjalan?" kata Refrizal.

Menurut dia, kenaikan harga BBM kali sangat tidak tepat karena berlarut-larut sehingga menyebabkan kenaikan harga-harga yang tak terkontrol. "Jadi kami sangat sayangkan, kenaikan BBM itu terjadi pada saat ini," imbuhnya.

DPR akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin lalu. Di dalam rancangan itu terdapat dana kompensasi seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, dan Raskin. Dengan disahkannya APBN-P 2013 ini, maka pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga baru BBM bersubsidi yakni premium  menjadi Rp 6.500, sedangkan menjadi Rp 5.500 per liter.

PKS bersama tiga fraksi lainnya, yakni PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra pada rapat paripurna menjadi kelompok penentang kenaikan harga BBM ini. Meski kalah dalam voting saat paripurna, PKS dan PDI Perjuangan menyatakan akan memantau proses distribusi dana kompesasi yang dinilai rawan diselewengkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com