"Secara de facto sudah keluar, kalau de jure masih di dalam," ujar Kastorius di Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Menurut Kastorius, secara akal sehat PKS seharusnya keluar dari koalisi karena sikapnya bertentangan dengan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu turun tangan untuk mengeluarkannya.
"Saya kira tidak perlu (keputusan Presiden), PKS yang harus menarik diri. Tapi kalau dia tidak mau dan hanya ingin mencari nilai dizalimi, ya politik apa itu?" katanya.
Menurut dia, sikap PKS membuat kinerja pemerintahan tidak solid. Pihaknya pun bingung dengan sikap PKS yang berada pada koalisi, tetapi tidak ikut membangun kebijakan pemerintah.
"Ini yang istilahnya aneh tapi nyata. Biar publik yang nilai sampai pada titik kita sadar, pekerjaan pemerintah bukan untuk partai tapi rakyat," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.