Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Poso 2 Kali Berlatih di Gunung

Kompas.com - 14/06/2011, 17:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok teroris di Poso, Sulawesi Tengah, sempat berlatih militer (tadrib asykari) sebanyak dua kali sebelum menyerang polisi di pos polisi di Jalan Emi Saelan, tepatnya di depan Kantor BCA di Palu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan, latihan pertama dilakukan di Pegunungan Biru di Desa Tambara, Poso Pesisir, selama empat hari pada bulan Agustus 2010.

Pelatihan kedua dilakukan di pegunungan di daerah Malino III di Kecamatan Soyo, Morowali. "Pelatihan kedua dilakukan tujuh hari sebelum penembakan di depan Kantor BCA," kata Anton saat jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (14/6/2011).

Dalam jumpa pers itu diperlihatkan barang bukti penangkapan di berbagai lokasi, di antaranya senjata api rakitan, senjata api jenis V2 milik polisi, senjata api bentuk pena, dan bahan peledak.

Anton menjelaskan, 18 orang ditangkap di lima wilayah. Tiga di antaranya tewas. Di Poso, lima orang ditangkap, yakni Aryanto Haluta alias Abu Jafar alias Anto alias Jafar, Rafli alias Furqon, Anang Muhtadi alias Papa Enal, Maman Susanto alias Papa Azzam, dan Ali Miftah alias Ardan Wirayuda alias Ali Firmansyah alias Ali Ibrahim alias Amri Rifki.

Dua orang tewas saat baku tembak di pegunungan di Poso, yakni Dayat dan Faruk. Di Pekalongan, Jawa Tengah, ditangkap dua orang, yakni Hari Kuncoro alias Husen alias Bahar dan Sugeng Setiaji alias Tio pada 9 Juni 2011.

Di Bandung, Jawa Barat,  ditangkap Budi Untung. Menurut Polri, Untung lalu tewas akibat serangan jantung. Di Kalimantan Timur, jelas Anton, ditangkap dua orang, yakni Muhammad Sibghotulloh alias Faisal alias Musaf alias Hani dan Yuwardi. Terakhir, di Jakarta, ditangkap enam orang, yakni Santhanam alias Santana, Martoyo, Jumarto, Umar, Paimin, dan Budi Supriadi.

Menurut Anton, alasan mereka menyerang polisi adalah untuk membalas dendam terhadap penangkapan para pemimpin mereka, seperti Abu Bakar Ba'asyir, Dr Azhari, Noordin M Top, dan Dulmatin. Selain itu, polisi dianggap sebagai perisai hukum demokrasi yang bertentangan dengan hukum syariat Islam.

"Paham radikal mereka diperoleh dari kelompok Jamaah Islamiyah yang pernah masuk ke Poso di mana jihad hukumnya wajib dengan cara mengangkat senjata. Awalnya mereka mengumpulkan senjata. Setelah semakin kuat, mereka akan melakukan amaliyah jihad yang lebih besar," tutur Anton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Nasional
    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Nasional
    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Nasional
    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Nasional
    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Nasional
    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com