Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sebut Kasus Vina Bukti Carut Marut Hukum, Habiburokhman: Selama Jadi Menko Kok Enggak Anda Ungkap?

Kompas.com - 13/06/2024, 17:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman tak sepakat dengan pernyataan eks Menko Polhukam Mahfud MD bahwa kasus pembunuhan "Vina Cirebon" yang belum tuntas adalah bukti carut marutnya hukum di Indonesia.

Menurut Habiburokhman, tidak bisa jalannya hukum di Indonesia hanya dinilai dari satu atau dua kasus.

"Saya mengkritik Pak Mahfud, biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik enggak ada masalah. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum? Menurut saya itu enggak masuk akal," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

"Apalagi, kasus tersebut dalam perjalanannya, Pak Mahfud lima tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Ya kan?" ucap dia.

Baca juga: Kala Hotman Paris Ungkap Peran 2 DPO yang Disebut Fiktif dan Dihapus dari Kasus Vina Cirebon

Habiburokhman lantas mempertanyakan kinerja Mahfud yang menjadi Menko Polhukam di tengah kasus Vina berproses.

Menurut dia, Mahfud juga tidak bisa mengungkap kasus itu selama menjabat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang hukum yaitu Menko Polhukam.

"Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap. Nah ente lima tahun jadi Menko Polhukam, enggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya enggak?" papar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

"Jadi ya sudahlah, kita ini menilai, penegakan hukum jangan dari satu dua kasus. Kasihan, rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar," kata dia.

Ia berpendapat, Mahfud semestinya tahu kerja-kerja pemerintahan karena pernah tergabung di dalamnya.

Baca juga: Sederet Kejanggalan Penyidikan Kasus Vina Cirebon, Salah Satunya Hanya Berfokus pada Pegi

Karena pernah bergabung di pemerintahan, ucap Habiburokhman, Mahfud mestinya melihat persoalan hukum secara global.

"Jadi jangan hanya satu dua kasus, kita seolah latah ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukan seolah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair," tutur dia. 

Sebelumnya, Mahfud MD dalam keterangan resminya, turut mengomentari kasus "Vina" yang menjadi perhatian publik beberapa waktu terakhir.

Walaupun tidak tahu secara persis, kata dia, konstruksi kasusnya dulu ada 10 atau 11 orang ditetapkan tersangka.

Lalu, ia mengatakan, sebanyak 10 atau 11 orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka diajukan ke pengadilan dan tentu ada berita acaranya.

Sebanyak delapan orang sudah ditangkap, sedangkan tiga orang lainnya dinyatakan sebagai buronan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com