Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menko Marves Sebut INA Digital sebagai “Game Changer” Transformasi Digital Bangsa

Kompas.com - 08/06/2024, 10:11 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Peluncuran Goverment Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi angin segar bagi Indonesia yang tengah melakukan transformasi digital

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kehadiran INA Digital sebagai game changer pada upaya transformasi digital oleh pemerintah, khususnya terkait pelayanan publik.

"Saya percaya anak (muda) pintar (Indonesia) di mana-mana. Indonesia on the right track dan Anda yang tergabung dalam INA Digital adalah bagian dari success story ini. INA Digital adalah game changer," ujar Luhut dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/6/2024).

Untuk diketahui, INA Digital adalah nama GovTech yang diresmikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). 

Baca juga: Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

INA Digital bertugas mengkoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 

Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju. Dengan begitu, rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Luhut mengungkapkan, para talenta muda yang tergabung dalam INA Digital adalah para penggerak perubahan yang dapat membawa Indonesia lebih maju. 

Menurutnya, perjalanan INA Digital masih panjang. Namun, kolaborasi yang kuat berbagai target akan dapat tercapai.

Baca juga: Keamanan INA Digital GovTech Dianggap Penting

"Seiring waktu berjalan kita bangun bersama, perbaiki terus agar makin mumpuni. Berbanggalah kalian sudah jadi bagian untuk membangun negara ini," ungkapnya.

Pada kesempatan sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut kerja INA Digital perlu terus dipacu. 

Ekspektasi publik terhadap INA Digital sangat tinggi karena akan menjadikan Indonesia untuk pertama kalinya memiliki keterpaduan layanan digital, sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

"Perjalanan GovTech sangat panjang dan telah melewati jalan berliku. Jadi, jangan kecewakan harapan bangsa. Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya interoperabilitas layanan. Jadi ke depan tidak boleh lagi rakyat butuh layanan A, dia harus download dan isi data di aplikasi A. Perlu layanan B, download dan isi data di aplikasi B. Padahal ada ribuan layanan yang jika tidak ada integrasi akan menyusahkan rakyat,” terang Anas.

Baca juga: Layanan Sertifikat Tanah Elektronik Bakal Masuk Portal INA Digital

Anas menekankan, pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. 

Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.

"Jalan tol pelayanan publik yang kita semua harapkan InsyaAllah dapat segera dirasakan publik," ujarnya.

Miliki 413 talenta digital

Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Dwina Septiani Wijaya menjelaskan, INA Digital saat ini memiliki 413 talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi.

Baca juga: INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

Sebut saja, Peruri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Telkom, Bank Mandiri, BNI, BRI, maupun hasil rekrutmen terbaru. 

Dwina menyebut penugasan tersebut merupakan peluang besar untuk membangun masa depan bangsa.

"Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak pada Peruri untuk menjalankan INA Digital. Kami berharap, bisa mendeliver apa yang diharapkan masyarakat dimana masyarakat bisa melihat lompatan besar dalam bidang pelayanan publik," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com