Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Minta Umat Islam Toleransi jika Ada Perbedaan Hari Raya Idul Adha

Kompas.com - 07/06/2024, 19:52 WIB
Singgih Wiryono,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki berharap, seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji secara bersama-sama.

Namun, ia juga mengimbau agar umat Islam dapat bertoleransi apabila ada kelompok masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Adha di hari yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Berkaitan dengan hari raya Idul adha tentunya kami berharap semuanya bsa mengedepankan harmoni dan toleransi serta tidak menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada," kata Saiful dala konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1445 H Jatuh pada Senin 17 Juni 2024

Saiful pun berharap, Hari Raya Idul Adha tahun ini dapat berlangsung dengan aman dan kondusif.

Adapun Kemenag resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin (17/6/2024) mendatang melalui sidang isbat pada Jumat hari ini.

"Disepakati bahwa 1 Zulhijah tahun 1445 H jatuh pada hari Sabtu 8 Juni 2024 masehi dan insyallah hari raya Idul Adha jatuh pada 17 Juni 2024," kata Saiful.

Baca juga: Arab Saudi Tetapkan Idul Adha 2024 Jatuh pada Minggu 16 Juni

Idul Adha tahun ini tidak memiliki perbedaan perhitungan antara pemerintah dan Muhammadiyah, tidak seperti tahun lalu.

Pemerintah dan Muhammadiyah sama-sama menetapkan Hari Raya Idul Adha pada 17 Juni 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com